Kompas.com - 01/02/2017, 19:50 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam konferensi pers bersama KoDe Inisiatif di M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (11/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam konferensi pers bersama KoDe Inisiatif di M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (11/10/2015)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun menilai, peran Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) belum maksimal dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi.

Alasannya, karena pembentukan dan pembiayaan operasionalnya masih difasilitasi oleh MK.

"Sehingga ada perasaan ewuh pakewuh, sehingga justru terlihat bahwa Dewan Etik itu banyak melindungi hakim-hakim yang melanggar kode etik," ujar Refly, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

Ia mencontohkan, pada penanganan kasus memo/katebelece pada April 2015 lalu.

Saat itu, Ketua MK, Arief Hidayat dinilai melanggar kode etik hakim karena mengirim pesan kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono.

"Itu malah dikasih sanksi ringan, padahal kan pelanggaran berat," kata Refly.

Oleh karena itu, lanjut Refly, perlu ada lembaga tersendiri yang berada di luar MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, lembaga tersebut sebaiknya tak disebut sebagai pengawas.

"Bahasanya itu menjaga keluhuran dan martabat hakim, termasuk hakim konstitusi. Kalau menjaga keluhuran dan martabat maka pendekatannya positif, bahwa hakim itu adalah luhur dan bermartabat. Agar dia tidak terjerembab, maka harus dijaga keluhuran dan martabatnya," ujarnya.

Ditemui terpisah, Ketua MK Arief Hidayat sependapat dengan Refly.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Nasional
Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Nasional
Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Nasional
TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.