Pramono Anung Bantah Pemerintah Instruksikan Penegak Hukum Sadap SBY

Kompas.com - 01/02/2017, 19:08 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung Fabian Januarius KuwadoSekretaris Kabinet Pramono Anung
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah tidak pernah memerintahkan aparat penegak hukum menyadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut terkait pernyataan SBY, di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).

"Tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY), karena ini bagian dari penghormatan kepada presiden-presiden yang sudah ada," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Rabu sore.

Sebelumnya, SBY merespons pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beserta kuasa hukum yang menuduh SBY meminta Ketua MUI Ma'ruf Amin menerbitkan fatwa penistaan agama kepada Basuki.

"Berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apa pun yang menyangkut antara percakapan saya dan Pak Ma'ruf, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu.

SBY meminta hukum segera ditegakkan. SBY memberikan peringatan jika penyadapan justru dilakukan penegak hukum.

"Kalau ternyata yang menyadap institusi negara, maka bola ada di Bapak Jokowi," kata SBY.

(Baca: SBY: Ada Bukti Percakapan dengan Ma'ruf Amin, Itu Sebuah Kejahatan)

SBY mengakui, memang ada percakapan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober lalu. Ketika itu, Agus-Sylvi baru saja menemui sejumlah petinggi MUI, termasuk Ma'ruf.

Para petinggi MUI ini mengira SBY ikut bersama rombongan Agus-Sylvi. Namun, SBY tidak hadir. Setelah pertemuan itu, terjadilah percakapan antara SBY dan Ma'ruf hanya untuk berkabar.

(Baca juga: SBY Bicara soal Fakta Percakapan dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober)

SBY memastikan percakapannya itu tak terkait dengan kasus yang sedang dihadapi Ahok. Apabila kubu Ahok memiliki bukti rekaman dirinya dengan Ma'ruf, SBY pun merasa privasinya telah dilanggar.

"Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang dapat pengamanan Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain. Rakyat yang lain, politisi yang lain," tutur SBY.

"Sangat mungkin mereka alami nasib yang sama dengan yang saya alami. Negara kita seperti rimba raya," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

Nasional
UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

Nasional
Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Nasional
Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Nasional
Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
Bawaslu Akan Awasi Proses Pemilihan Pilkada 2020 untuk Pasien Covid-19

Bawaslu Akan Awasi Proses Pemilihan Pilkada 2020 untuk Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: 59.365 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 4 Desember: 59.365 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X