SBY Bicara soal Fakta Percakapan dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi penjelasan soal tuduhan terkait komunikasinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin terkait sikap keagamaan MUI mengenai kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tuduhan ini terungkap dalam sidang penistaan agama yang didakwakan kepada Ahok, yang menghadirkan Ma'ruf Amin sebagai saksi.

Saat itu, kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, bertanya kepada Ma'ruf soal komunikasinya dengan SBY. Humphrey mengatakan bahwa SBY pada 7 Oktober 2016 menelepon Ma'ruf dan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait kasus Ahok.

SBY pun memberikan penjelasan mengenai komunikasi antara dia dan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober tersebut.

Saat itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat dijadwalkan menemui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Menurut SBY, percakapan dia dengan Ma'ruf Amin memang ada. Namun, percakapan itu tidak terkait tugas Ma'ruf sebagai Ketua MUI. Saat bertemu pasangan Agus-Sylvi, posisi Ma'ruf sebagai Rois Aam PBNU.

"Tidak ada kaitan dengan kasus Pak Ahok, dengan tugas MUI, dengan tugas mengeluarkan fatwa," ujar SBY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

SBY kemudian menjelaskan latar belakang terjadinya komunikasi itu. Saat Agus-Sylvi bertemu sejumlah pengurus PBNU, sejumlah orang bertanya mengenai kabar SBY.

"Mereka (pengurus PBNU) yang lengkap mengira saya ikut. Saya bilang, tidak mungkin, Agus sudah mandiri, nanti dibilang di bawah bayang-bayang ayahnya," ujar SBY.

Saat tahu bahwa ada yang menanyakan kabarnya, SBY pun menghubungi stafnya di sana. 

"Ada staf di sana yang menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin terkait pertemuan itu, dan berdiskusi dengan yang lain," ujar SBY.

SBY mengaku ingin bertemu dan berdiskusi dengan Ma'ruf Amin terkait masalah Islam dan dunia.

(Baca juga: SBY Tak Ingin Dirinya dan Jokowi Saling Curiga)

SBY pun meluruskan pernyataan Ma'ruf Amin yang sebelumnya dituduh telah membantah adanya percakapan tersebut.

Menurut SBY, Ma'ruf tidak membantah mengenai adanya percakapan, tetapi membantah bahwa MUI diminta membuatkan fatwa atau sikap keagamaan oleh SBY.

"Tidak ada percakapan langsung yang berkaitan dengan tugas kami, MUI, yang berkaitan dengan menetapkan pendapat keagamaan atau apa pun namanya," kata SBY.

SBY pun membantah tuduhan memengaruhi Ma'ruf Amin untuk mengeluarkan fatwa terkait kasus Ahok.

(Baca: SBY: Silakan Tanya MUI Apa Sikap Keagamaan Lahir di Bawah Tekanan SBY)

Menurut SBY, MUI merupakan majelis yang membuat fatwa atau sikap keagamaan dengan cara dimusyawarahkan terlebih dulu dan tidak tergantung kepada Ma'ruf sebagai ketua.

"Tanyakan saja kepada MUI. (Mereka) memang ada ketuanya, tetapi mereka itu majelis, segala sesuatu dimusyawarahkan," tutur SBY.

"Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir di bawah tekanan SBY atau di bawah tekanan siapa pun. Saya kira mudah sekali, daripada nanti saya dikira defensif, silakan tanya langsung," kata dia.

Menurut Ahok, informasi telepon antara SBY dan Ma'ruf diketahui tim kuasa hukumnya dari pemberitaan di media.

(Baca juga: Kata Ahok, Telepon antara SBY-Ketua MUI Diketahui dari Media)

Dalam kesempatan terpisah, Humprey Djemat, salah seorang kuasa hukum terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mempertanyakan pernyataan SBY yang merasa disadap.

Humprey mengatakan, selama persidangan pada Selasa (1/2/2017) kemarin, dia tak ada sama sekali menyebut kata "rekaman".

"Jadi, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Memang kita bilang rekaman? Kan tidak ada. Kenapa dibilang rekaman," kata Djemat saat ditemui di kawasan Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

(Baca: Kuasa Hukum Ahok Pertanyakan Ucapan SBY soal "Rekaman")