Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2017, 17:24 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, sulitnya mencari fakta, bukti, dan saksi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu menjadi salah satu alasan pemerintah memilih jalur non-judicial sebagai langkah penyelesaian.

Sementara, banyak pihak menginginkan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

"Siapapun yang menangani kasus ini akan menghadapi kesulitan untuk membawa perkara dengan pendekataan judicial. Ini sudah lama terjadi. Kemudian untuk mencari fakta dan bukti, saksi juga sulit," kata Prasetyo, seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Ia menambahkan, rencana ini juga telah dikomunikasikan dengan Komnas HAM.

Menurut Prasetyo, Komnas HAM menyadari masih banyak kekurangan jika penyelesaian kasus HAM masa lalu dipaksakan naik ke tahap penyidikan dan diselesaikan lewat jalur judicial.

"Jangan dipaksakan ke judicial ternyata hasilnya tidak maksimal. Sekarang menjadi kerja kita bersama," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, keputusan langkah non-judisial untuk penuntasan kasus Semanggi dan Trisakti diambil berdasarkan sikap politik pemerintah saat ini.

Imdadun mengaku sulit untuk memaksakan penyelesaian kasus TSS melalui jalur pengadilan HAM ad hoc.

Selain karena pilihan politik pemerintah, selama ini pihak Kejaksaan Agung juga tidak bisa bekerja sama dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Secara terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah menginginkan adanya bentuk penyelesaian kasus HAM masa lalu tanpa menimbulkan masalah baru.

Hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II pada bulan Maret 2002, menyatakan bahwa ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain. KPP HAM TSS juga menyatakan, bahwa “…terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas…”.

Komnas HAM melalui KPP HAM TSS merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah petinggi TNI/POLRI pada masa itu.

Namun, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum meneruskan berkas penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Sampaikan Duplik Hari Ini

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Sampaikan Duplik Hari Ini

Nasional
Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Bareskrim Periksa OCBC NISP Terkait Laporannya soal Dugaan Kredit Macet Bos Gudang Garam

Nasional
Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Saat Jokowi Makan Durian Bareng Pemred Media di Sumut...

Nasional
Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Setelah Nyatakan Sirup Praxion Aman, BPOM Kaji Kemungkinan Boleh Dikonsumsi Lagi

Nasional
DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

DKPP Tolak Keberatan KPU, Anggota KPUD Boleh Bersaksi di Sidang Kecurangan Pemilu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

[POPULER NASIONAL] Ratusan Akademisi Dukung Bharada E | Panglima Sebut Pilot Susi Air Menyelamatkan Diri

Nasional
Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Soal Instruksi Jokowi, Panglima TNI: Jangan Sampai Terjadi Karhutla Baru Kita Padamkan

Nasional
Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies 'Melejit' Sendiri

Pengamat: Sandiaga dan Gerindra Putus Asa Lihat Anies "Melejit" Sendiri

Nasional
Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Nasional
Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Nasional
Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Nasional
BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

Nasional
Biaya Menikah di KUA 2023

Biaya Menikah di KUA 2023

Nasional
Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.