SBY: Ada Bukti Percakapan dengan Ma'ruf Amin, Itu Sebuah Kejahatan

Kompas.com - 01/02/2017, 17:18 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal tudingan dirinya di balik fatwa penistaan agama yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

SBY merespons pernyataan Ahok beserta kuasa hukumnya yang menuduh Ma'ruf Amin diminta SBY dalam menerbitkan fatwa itu.

"Berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apa pun yang menyangkut antara percakapan saya dan Pak Ma'ruf, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017).

Presiden keenam Republik Indonesia itu pun meminta hukum segera ditegakkan. Dia memastikan dirinya tidak berada di kubu mana pun. Dia berada di kubu penegak hukum yang bisa memberi keadilan.

Namun, SBY memberikan peringatan jika penyadapan justru dilakukan penegak hukum.

"Kalau ternyata yang menyadap institusi negara, maka bola ada di Bapak Jokowi," tukas SBY.

Baca: Kata Ahok, Telepon antara SBY-Ketua MUI Diketahui dari Media

SBY mengakui adanya percakapan dirinya dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober lalu. Ketika itu, Agus-Sylvi baru saja menemui sejumlah petinggi MUI, termasuk Ma'ruf.

Para petinggi MUI ini mengira SBY ikut bersama rombongan Agus-Sylvi. Namun, SBY tidak hadir. Setelah pertemuan itu, terjadilah percakapan antara SBY dan Ma'ruf hanya untuk berkabar.

SBY memastikan percakapannya itu tak terkait dengan kasus yang sedang dihadapi Ahok.

Apabila kubu Ahok memiliki bukti rekaman dirinya dengan Ma'ruf, SBY pun merasa privasinya telah dilanggar.

Baca: Kuasa Hukum Ahok Pertanyakan Ucapan SBY soal Rekaman

"Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang dapat pengamanan Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain. Rakyat yang lain, politisi yang lain. Sangat mungkin mereka alami nasib yang sama dengan yang saya alami. Negara kita seperti rimba raya," papar SBY.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X