JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar program yang dikerjakan kementerian dan lembaga dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta menekan kemiskinan dan ketimpangan.
Untuk itu, program dan proyek-proyek yang dikerjakan oleh setiap kementerian dan lembaga tidak boleh dikerjakan sendirian, namun melibatkan rakyat kebanyakan.
"Bagaimana dalam cara pengerjaannya agar rakyat dapat mendapat porsi kuenya, agar kontraktor di daerah dapat porsi kuenya, diperbanyak padat karyanya," ujar Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
"Dilibatkan sebanyak mungkin kontraktor di daerah, kontraktor kecil dan menengah. Agar mereka belajar mengenai proyek yang besar," kata dia.
Jokowi pun menegur Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menurut dia belum banyak melibatkan banyak pihak dalam pengerjaan proyek.
Padahal, tahun lalu BUMN menghabiskan dana yang besar untuk belanja modal, yakni Rp 400 triliun.
"Di BUMN ada induk, anak perusahaan, cucu perusahaan. Hati-hati. Biasanya dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri. Berikan ke daerah, kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah," ucap Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar pelaksanaan setiap program dan proyek benar-benar diawasi secara langsung. Dengan begitu, kualitasnya bisa terjaga dengan baik.
"Dan antara yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan betul-betul bisa sesuai. Jangan sampai terjadi deviasi atau penyimpangan, ini harus dicegah dari awal," ucap Jokowi.