Indonesia-Australia Siapkan Kerja Sama Telusuri Aliran Dana Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Australia terkait upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kerja sama tersebut difokuskan pada pertukaran teknologi dan pengalaman kedua negara dalam menelusuri aliran dana terorisme.

"Kita tahu terorisme tidak mengenal batas negara dan memerlukan dana besar untuk melakukannya. Kami berharap dengan memutuskan jalur keuangan, jalur pembiayaan, mereka tidak dapat melaksanakan aktivitas dengan baik," ujar Wiranto usai menjadi pembicara kunci diseminasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

(Baca: Terorisme Diusulkan Menjadi Kejahatan Luar Biasa)

Wiranto menuturkan, selama ini pemerintah sudah banyak menemukan aliran dana yang mencurigakan dan diduga digunakan untuk membiayai jaringan kelompok teroris.

Dana tersebut tidak hanya berasal dari satu sumber saja. "Dana bisa dari mana saja. Teroris dapat dari mana saja, harus kita potong (aliran dananya)," kata Wiranto.

Pada kesempatan yang sama Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, kerja sama dengan Australia menjadi kesempatan untuk meningkatkan Kapasitas PPATK dan mempelajari modus aliran dana sekaligus mencari cara menanggulanginya.

Menurut Kiagus, Australia telah menerapkan Financial Technology yang jauh lebih berkembang untuk melacak aliran dana terorisme.

(Baca: Pembahasan RUU Terorisme Diusulkan Terbuka untuk Publik)

"Salah satu tujuan kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kapasitas PPATK dan belajar modus-modus cara mengatasinya. Mereka sudah menerapkan Fintech dan cyber Crime. Nah kami mau belajar bagaimana mereka melaksanakan itu," ujar Kiagus.

Kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang Financial Technology tersebut akan menjadi salah satu poin yang dibicarakan dalam The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security.

Pertemuan bilateral itu diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam pada Kamis (2/2/2017) di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat.