Kompas.com - 31/01/2017, 21:54 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempertanyakan sikap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menelepon Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ahok dalam persidangan kasusnya pada hari ini, Selasa (31/1/2017).

Ahok mengaku mempunyai bukti yang kuat.

"Saya tidak tahu, tetapi kalaupun benar menelepon, pertanyaannya, dari mana Ahok atau penasihat hukumnya tahu? Apakah dari sadapan yang dilakukan suatu pihak terus dibocorkan kepada mereka?" kata Arsul kepada Kompas.com, Selasa malam.

Arsul menilai, pernyataan Ahok yang akan melaporkan Ma'ruf ke polisi merupakan sikap emosional.

Menurut Arsul, terlepas dari pasal pidana bahwa seseorang yang memberikan kesaksian palsu di depan persidangan dapat dilaporkan atau dituntut secara pidana, Ahok seharusnya tak mengancam melaporkan Ma'ruf.

"Apalagi ancaman itu ditujukan terhadap seorang ulama senior yang juga merupakan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Tanah Air kita dengan jumlah anggota lebih dari 40 juta orang," ujar Arsul.

Ia mengatakan, seharusnya Ahok atau penasihat hukumnya bisa mengingatkan Ma'ruf dengan cara yang lebih baik atau santun.

"Dalam konteks situasi sosial saat ini, di mana segregasi kelompok-kelompok masyarakat sedang tajam, siapa pun punya kewajiban moral untuk tidak menambah tajam," ujar Arsul.

"Termasuk para penasihat hukum Ahok juga punya kewajiban moral maupun etika profesi untuk tidak menambah panasnya situasi sosial kita," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

Nasional
Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Nasional
Kehendak Golkar Usung Capres dan 'Memantrai' Elektabilitas Airlangga

Kehendak Golkar Usung Capres dan "Memantrai" Elektabilitas Airlangga

Nasional
Tanggal 23 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.