Kompas.com - 31/01/2017, 21:41 WIB
Basuki Hariman, pengusaha impor daging yang menyuap Hakim MK Patrialis Akbar, diperiksa KPK, Jumat (27/1/2017). IhsanuddinBasuki Hariman, pengusaha impor daging yang menyuap Hakim MK Patrialis Akbar, diperiksa KPK, Jumat (27/1/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah brankas di kantor milik Basuki Hariman, pengusaha impor daging yang diduga menyuap hakim konstitusi, Patrialis Akbar.

Saat dibuka, brankas tersebut berisi uang 11.300 dollar Singapura.

"Selain beberapa stempel dan cap yang kemarin ditemukan dan disita, kami juga menemukan sebuah brankas dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap isinya yang baru saja bisa dibuka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Menurut Febri, brankas beserta isinya tersebut saat ini masih disita karena diduga terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Basuki.

Sebelumnya, dalam geledah di Kantor Basuki yang terletak di Sunter, Jakarta Utara, KPK menemukan 28 cap sejumlah kementerian serta organisasi internasional yang berkaitan dengan importasi daging sapi.

Cap kementerian yang ditemukan di antaranya yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Ada juga cap Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Kementan.
 
Sementara, cap organisasi internasional yang bergerak dalam sertifikasi halal, di antaranya yakni Australian Halal Food.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Febri mengatakan, KPK belum bisa menyimpulkan apakah cap tersebut dipalsukan.

KPK juga belum bisa menyimpulkan apakah ada keterlibatan pihak-pihak yang ada di cap tersebut dengan perusahaan milik Basuki.

Basuki dan Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/1/2017).

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga  menerima suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

Pemberian dari Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Kompas TV Kasus Suap yang Terjadi di Mahkamah Konstitusi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

Nasional
Polri Sebut Masyarakat yang Bepergian Saat Nataru Diminta Tunjukkan SKM

Polri Sebut Masyarakat yang Bepergian Saat Nataru Diminta Tunjukkan SKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.