Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Masih Tunggu Kajian Jepang

Kompas.com - 31/01/2017, 16:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah hingga kini masih menunggu proposal yang diserahkan Jepang untuk menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya.

Proposal itu diharapkan dapat menawarkan gagasan proyek kereta dengan inovasi teknologi namun tetap dengan anggaran yang terjangkau.

"Kami menunggu proposal, mungkin akhir tahun baru tahu apa yang akan dilakukan," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Adapun proposal yang ditunggu yakni untuk pengerjaan proyek kereta cepat maupun kereta semi cepat. Keduanya nanti akan menggunakan lahan yang sama sebagai jalur konektivitas.

Namun bedanya, ia menuturkan, untuk semi cepat akan menggunakan cara dengan menggandakan rel serta elektrifikasi dan menghilangkan lintasan sebidang.

Diharapkan nantinya laju kecepatan kereta kurang lebih mencapai 150 kilometer per jam.

"Tapi kalau high speed, maka dengan tanah yang sama kita elevated. Berarti jalannya ada dua, ada yang di bawah dan di atas. Tidak ada gangguan terhadap kecepatan, karena lintasan sebidang otomatis tidak ada," ujarnya.

"Dan dengan teknologi yang baru kecepatan bisa maksimal lebih dari 200 kilometer," kata dia.

Meski demikian, ia tak menampik, bila biaya untuk membangun elevated line lebih tinggi dibandingkan teknologi biasa.

Kendati enggan menyebut secara rinci anggaran yang diperlukan, Budi Karya menuturkan, teknologi itu mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada.

Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah masih menunggu kajian yang dilakukan Jepang saat ini.

Kompas TV Jepang Akan Bangun Kereta Cepat di Indonesia

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com