Polri Terima 220 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Kompas.com - 31/01/2017, 14:55 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Ambaranie Nadia K.MKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai, penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 membuat masyarakat terbelah berdasarkan dukungan kepada calon kepala daerah. Akhirnya, potensi konflik mudah muncul di masyarakat.

"Konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Sekarang bagaimana mengelola potensi konflik ini tidak saling menghancurkan," ujar Tito di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Tito menyebutkan, Polri telah menerima banyak laporan dari masyarakat pada masa kampanye Pilkada serentak 2017. Sebanyak 220 laporan telah diterima penyidik. Namun, Tito tidak menjelaskan lebih lanjut daerah dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

"Kami mencatat ada 220 laporan mengenai pelanggaran di masa kampanye. Tapi dari 220 hanya 9 yang diteruskan jadi tindak pidana pemilu," kata Tito.

(Baca:  Wiranto: Tertibkan Ormas yang Mengganggu Pilkada)

Saat ini, Polri tengah membahas 62 kasus dugaan tindak pidana pemilu. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak termasuk dalam tidak pidana pemilu.

"Laporan yang tidak disertai bukti pendukung. Dari sini menunjukkan indikator kerawanan kecil," ujar Tito.

Selain Polri, penanganan pelanggaran pemilu juga dilakukan bersama Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Pemilu. Ketiga lembaga ini terintergrasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X