Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Tertibkan Ormas yang Mengganggu Pilkada

Kompas.com - 31/01/2017, 13:07 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang.

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi Pilkada serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

"Saya minta kepada aparat kepolisian menindak tegas dan tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses Pilkada," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan, kesuksesan penyelenggaraan pilkada merupakan tolok ukur sejauh mana sebuah negara bisa menjalankan proses demokrasi secara baik. Pilkada, kata Wiranto, menjadi satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Baca: 71.000 Polisi Siap Amankan Pilkada Serentak 2017)

Oleh sebab itu, dia berharap seluruh pemangku kepentingan berperan dalam menjaga penyelenggaraan Pilkada.

"Tentu kita harus tahu urgensi pilkada. Pilkada merupakan satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Mengapa? Dalam demokrasi, wilayah politik menjadi dominan dalam mem-backup demokrasi. Dengan demikian, pemilu menjadi tolak ukur apakah negara bisa menjalankan demokrasi," ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta pihak penyelenggara pemilu mewaspadai para pendukung calon kepala daerah yang saling serang, menyebar fitnah, dan kabar palsu yang dapat mengganggu proses pemilu.

(Baca:  Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2017 Seolah Terfokus pada DKI Jakarta)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mengantisipasi konflik yang muncul menjelang pilkada.

Dia menuturkan, kondisi masyarakat yang terpolarisasi karena mendukung calon kepala daerah masing-masing berpotensi menimbulkan konflik.

"Di Aceh dan Papua Barat ada peristiwa penembakan. Kemudian dinamika di Jakarta ini juga cukup keras. Sekarang yang penting bagaimana mengelola potensi konflik dengan baik," ujar Tito.

Dalam rapat koordinasi itu hadir, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur TNI-Polri dan unsur pemerintah di 101 daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.

Kompas TV Populi Center: Elektabilitas Ahok Tertinggi, Anies Salip Agus
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com