Wiranto: Tertibkan Ormas yang Mengganggu Pilkada

Kompas.com - 31/01/2017, 13:07 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi Pilkada serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi Pilkada serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang.

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi Pilkada serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

"Saya minta kepada aparat kepolisian menindak tegas dan tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses Pilkada," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan, kesuksesan penyelenggaraan pilkada merupakan tolok ukur sejauh mana sebuah negara bisa menjalankan proses demokrasi secara baik. Pilkada, kata Wiranto, menjadi satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Baca: 71.000 Polisi Siap Amankan Pilkada Serentak 2017)

Oleh sebab itu, dia berharap seluruh pemangku kepentingan berperan dalam menjaga penyelenggaraan Pilkada.

"Tentu kita harus tahu urgensi pilkada. Pilkada merupakan satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Mengapa? Dalam demokrasi, wilayah politik menjadi dominan dalam mem-backup demokrasi. Dengan demikian, pemilu menjadi tolak ukur apakah negara bisa menjalankan demokrasi," ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta pihak penyelenggara pemilu mewaspadai para pendukung calon kepala daerah yang saling serang, menyebar fitnah, dan kabar palsu yang dapat mengganggu proses pemilu.

(Baca:  Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2017 Seolah Terfokus pada DKI Jakarta)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mengantisipasi konflik yang muncul menjelang pilkada.

Dia menuturkan, kondisi masyarakat yang terpolarisasi karena mendukung calon kepala daerah masing-masing berpotensi menimbulkan konflik.

"Di Aceh dan Papua Barat ada peristiwa penembakan. Kemudian dinamika di Jakarta ini juga cukup keras. Sekarang yang penting bagaimana mengelola potensi konflik dengan baik," ujar Tito.

Dalam rapat koordinasi itu hadir, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur TNI-Polri dan unsur pemerintah di 101 daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Nasional
Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Nasional
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Nasional
Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Nasional
KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Nasional
Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Nasional
Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X