Menurut Demokrat, Kasus Sylviana Semestinya Diproses Setelah Pilkada

Kompas.com - 30/01/2017, 12:04 WIB
Calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017, Sylviana Murni memaparkan visi misi saat debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). Temanya membahas reformasi birokrasi serta pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGCalon wakil gubernur DKI Jakarta 2017, Sylviana Murni memaparkan visi misi saat debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). Temanya membahas reformasi birokrasi serta pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, Kepolisian seharusnya menunda pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat maupun pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Kedua kasus itu menyeret nama calon Wakil Gubernur DKI yang diusung Demokrat, Sylviana Murni.

Menurut Agus, perlakuan polisi terhadap pengusutan kedua kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan pengusutan kasus penodaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Berbeda dengan kasus Ahok. Kalau Ahok kan kasusnya berbeda. Semua masyarakat meminta kasusnya diselesaikan secara hukum. Dan ini kan sedang diselesaikan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).


(baca: Petinggi Demokrat Anggap Pemeriksaan Sylviana Dipaksakan)

Menurut Agus, kasus yang menyeret nama Sylviana tak mendapat desakan kuat dari masyarakat untuk segera diselesaikan, sehingga proses penyelesaiannya bisa menunggu setelah tahapan pilkada selesai.

Saat ditanya soal pengesampingan peraturan kapolri (Perkap) yang mengatur penundaan pengusutan kasus yang melibatkan peserta pilkada, Agus mengatakan, DPR tentunya akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian nantinya.

"Pastinya Kapolri punya penjelasan mengenai pencabutan itu sehingga terjadi pengusutan kasus semasa pilkada yang rawan dipolitisasi, nanti pastinya DPR akan menanyakannya dalam rapat kerja," lanjut Agus.

 

(baca: Sylviana Murni Penuhi Panggilan Bareskrim)

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni kembali diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.

 

Kali ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta itu dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X