Sylviana Murni Penuhi Panggilan Bareskrim

Kompas.com - 30/01/2017, 09:45 WIB
Mantan Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni tiba di gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/1/17). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMantan Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni tiba di gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/1/17). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni kembali diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.

Kali ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta itu dipanggil sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Dalam pemangilan pertama untuk kasus ini, Sylvi tiba sekitar pukul 09.01 WIB dengan mobil Pajero sport putih bernomor polisi B 1149 TJH.

Mengenakan kemeja putih dipadukan dengan blazer hitam dan kerudung bermotif garis putih hitam, Sylvi didampingi tiga pengawal. 

Ketiga orang itu sempat menghalangi para pewarta yang hendak bertanya dan mengambil gambar kedatangan Sylvi.

Turun dari mobil, Sylvi terus menundukkan kepalanya hingga masuk ke lift gedung Ombudsman, kantor sementara Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Baca juga: Petinggi Demokrat Anggap Pemeriksaan Sylviana Dipaksakan

Masjid Masjid Al Fauz dibangun sekitar tahun 2011-2012. Saat dibangun, Sylvi menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat.

Masjid berlantai dua itu dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2010 sebesar Rp 27 miliar.

Pada 2011 ada tambahan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar. Akhirnya masjid itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Fauzi Bowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 30 Januari 2011.

(Baca: Senin Ini, Polisi Periksa Sylviana sebagai Saksi Kasus Masjid Al Fauz)

Saat itu, kursi Wali Kota Jakarta Pusat telah bergulir ke Saefullah yang kini merupakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

Dalam penyelidikan kasus ini, Saefullah telah dimintai keterangan oleh polisi.

Belakangan, diketahui bahwa audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz tahun 2011.

Pemkot Jakarta Pusat disebut sudah mengembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.

Penyidik telah menemukan indikasi awal adanya penyimpangan dalam pembangunan masjid tersebut.

(Baca: Sylviana Enggan Komentar soal Penyidikan Kasus Masjid Al-Fauz dan Dana Hibah)

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto sebelumnya mengatakan, diduga ada kerugian negara akibat ketidaksesuaian spesifikasi saat kontrak dan sesudah dibangun.

Setelah bangunan itu jadi, spesifikasinya turun dari kesepakatan.

Selain itu, ada dugaan proyek ini tak dikerjakan secara satu kesatuan. Petugas sempat beberapa kali mendatangi masjid Al Fauz untuk melakukan cek fisik.

Bahkan salah satu tiang masjid dibongkar untuk melihat konstruksinya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Nasional
Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Kebanjiran, 56 Tahanan Rutan Barabai Kalsel Dievakuasi

Nasional
Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Firli Pastikan Seluruh Pegawai KPK Dapat Vaksin Covid-19

Nasional
Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga 'Whistleblower System'

Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X