Kompas.com - 28/01/2017, 16:14 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai kasus dugaan suap yang menimpa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar merupakan momentum bagi Mahkamah Konsitusi (MK) untuk melakukan evaluasi menyeluruh lembaga itu.

Pertama, evaluasi perlu dilakukan berkaitan dengan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi.

Saat ini, ia menilai syarat perekrutan hakim konstitusi yang tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK masih kerap terabaikan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, serta seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

(Baca: Tidak seperti SBY, Ini Cara Jokowi Angkat Hakim MK Pengganti Patrialis)

"Catatan ini diabaikan oleh tiga lembaga tempat lahirnya para hakim konstitusi, yaitu pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR. Sebenarnya itu bisa dicerminkan ketika mekanismenya dilakukan. Banyak kan anak bangsa yang punya prasyarat ini," kata Suparman dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).

Kedua, perlu ada perubahan regulasi agar mekanisme penunjukan hakim konstitusi dari tiga lembaga tersebut seragam dan tidak diserahkan kepada masing-masing institusi.

"Dalam UU MK, mekanisme diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul. MA, DPR, Presiden. Itu menurut saya tidak tepat. Harus ada keseragaman mekanisme," tuturnya.

(Baca: MK Tak Akan Tinjau Putusan Uji Materi UU yang Ditangani Patrialis)

Ketiga, ia mengusulkan agar MK mengambil langkah internal untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Tim tersebut menurutnya penting sebagai upaya pembenahan internal MK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.