Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tiga Hal Ini Perlu Dibenahi

Kompas.com - 28/01/2017, 16:14 WIB
Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Komisi Yudisial Suparman Marzuki
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai kasus dugaan suap yang menimpa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar merupakan momentum bagi Mahkamah Konsitusi (MK) untuk melakukan evaluasi menyeluruh lembaga itu.

Pertama, evaluasi perlu dilakukan berkaitan dengan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi.

Saat ini, ia menilai syarat perekrutan hakim konstitusi yang tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK masih kerap terabaikan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, serta seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

(Baca: Tidak seperti SBY, Ini Cara Jokowi Angkat Hakim MK Pengganti Patrialis)

"Catatan ini diabaikan oleh tiga lembaga tempat lahirnya para hakim konstitusi, yaitu pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR. Sebenarnya itu bisa dicerminkan ketika mekanismenya dilakukan. Banyak kan anak bangsa yang punya prasyarat ini," kata Suparman dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).

Kedua, perlu ada perubahan regulasi agar mekanisme penunjukan hakim konstitusi dari tiga lembaga tersebut seragam dan tidak diserahkan kepada masing-masing institusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam UU MK, mekanisme diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul. MA, DPR, Presiden. Itu menurut saya tidak tepat. Harus ada keseragaman mekanisme," tuturnya.

(Baca: MK Tak Akan Tinjau Putusan Uji Materi UU yang Ditangani Patrialis)

Ketiga, ia mengusulkan agar MK mengambil langkah internal untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Tim tersebut menurutnya penting sebagai upaya pembenahan internal MK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Wajar Ridwan Kamil Ingin Masuk Partai, Demokrat: Dua Kali Dia Menang Pilkada

Nilai Wajar Ridwan Kamil Ingin Masuk Partai, Demokrat: Dua Kali Dia Menang Pilkada

Nasional
Soal Calon Ketum PBNU, Cak Imin: Said Aqil dan Yahya Cholil Staquf Kader Terbaik

Soal Calon Ketum PBNU, Cak Imin: Said Aqil dan Yahya Cholil Staquf Kader Terbaik

Nasional
Mendulang Cuan dari Limbah Patin

Mendulang Cuan dari Limbah Patin

Nasional
Ridwan Kamil Beri Sinyal Masuk Parpol, PKB: Silahkan, Itu Hak Politik

Ridwan Kamil Beri Sinyal Masuk Parpol, PKB: Silahkan, Itu Hak Politik

Nasional
Menteri PPPA Sebut ASN Perempuan Belum Setara Tempati Puncak Karir

Menteri PPPA Sebut ASN Perempuan Belum Setara Tempati Puncak Karir

Nasional
Jaksa Agung: Jaksa Punya Wewenang Luar Biasa, Gunakan dengan Bijaksana

Jaksa Agung: Jaksa Punya Wewenang Luar Biasa, Gunakan dengan Bijaksana

Nasional
Kejaksaan Sita Aset IM2 Senilai Rp 1,35 Triliun

Kejaksaan Sita Aset IM2 Senilai Rp 1,35 Triliun

Nasional
Harta Kekayaannya Dipertanyakan, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Harta Kekayaannya Dipertanyakan, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Kunjungan Hari Kedua, Jokowi Akan Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali dan Hadiri Rapim Kadin

Nasional
Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Nasional
Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Nasional
[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.