MK Bentuk Majelis Kehormatan Dalami Dugaan Pelanggaran Patrialis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi akan membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) guna menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Patrialis diduga menerima suap terkait uji materi nomor 129/PUU/XII/2015. Patrialis adalah salah seorang hakim yang menangani uji materi tersebut.

Ketua MK, Arief Hidayat menyampaikan, pembentukan MKMK berdasarkan usulan Dewan Etik yang kemudian disepakati MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

(Baca: Politisi Demokrat Nilai Penunjukan Patrialis oleh SBY Sesuai Prosedur)

"Mahkamah Konstitusi telah menerima surat Dewan Etik Nomor 3/DEHK/U.021112017, bertanggai 27 Januari 2017, perihal usulan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," ujar Arief dalam konfrensi pers yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).

Ia mengatakan, MKMK terdiri atas lima orang, yakni seorang hakim konstitusi, seorang Anggota Komisi Yudisial (KY), seorang mantan hakim konstitusi, seorang guru besar bidang ilmu hukum, dan seorang tokoh masyarakat.

Hingga saat ini sudah ada empat nama yang terkonfirmasi. Dari unsur MK diwakili oleh Anwar Usman, lalu Achmad Sodiki yang mewakili mantan hakim konstitusi, dari unsur Guru Besar dalam bidang llmu Hukum diwakili Bagir Manan, dan dari unsur tokoh masyarakat diwakili As’ad Said Ali.

Sementara dari unsur KY, kata Arief, MK akan meminta lembaga pemantau hakim tersebut mengirimkan perwakilannya.

"Kami segera mengirimkan surat secara resmi kepada Komisi Yudisial untuk menentukan calon anggota MKMK dari Komisi Yudisial," kata Arief.

(Baca: Soal Pengganti Patrialis, Kalla Sebut Pemerintah Masih Menunggu)