Jimly: Kasus Patrialis Persoalan Pribadi, Bukan Lembaga MK

Kompas.com - 27/01/2017, 10:42 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditahan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOHakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditahan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Hakim konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penerimaan suap dalam penanganan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie berharap, agar publik memisahkan kasus tersebut dari MK secara kelembagaan.

“Ini bukan MK, tapi pribadi orang yang harus dipisahkan dari masalah lembaganya,” kata Jimly saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/1/2017).

 

(baca: Patrialis: Demi Allah, Saya Betul-betul Dizalimi)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Ashidiqqie di Grdung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015)
Jimly mengatakan, ada sembilan hakim yang bertugas menjaga konstitusi. Menurut dia, kesembilan hakim yang dipilih oleh eksekutif, judikatif dan legislatif itu memiliki kekuasaan yang independen dalam membuat putusan.

“Jadi, kalau ada satu orang yang menyimpang, ya enggak apa-apa. Kan masih ada delapan orang baik,” ujarnya.

Patrialis ditangkap setelah diduga menerima suap senilai 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

 

(baca: Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY yang Sempat Jadi Polemik)

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Perkara gugatan yang dimaksud, yakni uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis membantah menerima suap. Patrialis justru menganggap dirinya sebagai korban, bukan seorang pelaku korupsi.

 

Ia meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi serta masyarakat memahami bahwa dirinya sedang mendapat perlakuan tidak adil.

"Demi Allah, saya betul-betul dizalimi. Saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki," ujar Patrialis.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X