KY: Hakim MK Kembali Ditangkap, Tidakkah Ada yang Patut Dikoreksi?

Kompas.com - 27/01/2017, 08:06 WIB
Kompas TV KPK Resmi Tetapkan Patrialis Akbar Jadi Tersangka
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) merasa prihatin dengn adanya penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Rabu (25/1/2017). Apalagi, adanya penangkapan tersebut ketika banyak pihak tengah berusaha membenahi dunia peradilan.

"Integritas profesi hakim kembali tercoreng lagi-lagi akibat perbuatan tidak patut yang dilakukan segelintir oknum. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran dan masukan evaluasi bagi kita semua mengingat kejadian ini bukan yang pertama," kata Komisioner KY, Farid Wajdi, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/1/2017).

KY, kata Farid, menilai ada hal mendasar yang harus diperbaiki dalam praktik penyelenggaraan peradilan.

"Dengan merujuk pada seluruh peristiwa yang belakangan terjadi, tidak kah ada sesuatu yang patut dikoreksi? Tidak untuk tujuan apapun, kecuali demi peradilan yang lebih bersih," kata Farid.

(Baca: Patrialis Akbar, Mantan Politisi Kedua yang Terjerat Korupsi di MK)

Menurut KY, lanjut Farid, perlu adanya sistem kontrol yang tepat terhadap lembaga peradilan tersebut untuk menghindari berulangnya kejadian serupa. Tanpa kontrol yang tepat, kekuasaan lembaga peeadilan berpotensi menimbulkan penyelewengan.

Ia menambahkan, melalui momentum ini KY menyerukan kepada seluruh pihak untuk kembali mendengarkan pendapat publik dan menangkap apa yang disuarakan oleh masyarakat.

"Reform yang sebenarnya adalah perbaikan yang menyentuh masalah dasar, yaitu Integritas. Selain integritas sendiri merupakan kewajiban, juga pada dasarnya pengawasan tidak tidur dan terus berjalan dalam berbagai bentuk," kata dia.

(Baca: Patrialis: Nama MK Tercoreng Gara-gara Saya Jadi Tersangka)

Patrialis ditangkap setelah diduga menerima suap senilai 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015.

Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Nasional
RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

Nasional
Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Nasional
Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X