KY: Hakim MK Kembali Ditangkap, Tidakkah Ada yang Patut Dikoreksi?

Kompas.com - 27/01/2017, 08:06 WIB
Kompas TV KPK Resmi Tetapkan Patrialis Akbar Jadi Tersangka
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) merasa prihatin dengn adanya penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim konstitusi Patrialis Akbar pada Rabu (25/1/2017). Apalagi, adanya penangkapan tersebut ketika banyak pihak tengah berusaha membenahi dunia peradilan.

"Integritas profesi hakim kembali tercoreng lagi-lagi akibat perbuatan tidak patut yang dilakukan segelintir oknum. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran dan masukan evaluasi bagi kita semua mengingat kejadian ini bukan yang pertama," kata Komisioner KY, Farid Wajdi, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/1/2017).

KY, kata Farid, menilai ada hal mendasar yang harus diperbaiki dalam praktik penyelenggaraan peradilan.

"Dengan merujuk pada seluruh peristiwa yang belakangan terjadi, tidak kah ada sesuatu yang patut dikoreksi? Tidak untuk tujuan apapun, kecuali demi peradilan yang lebih bersih," kata Farid.


(Baca: Patrialis Akbar, Mantan Politisi Kedua yang Terjerat Korupsi di MK)

Menurut KY, lanjut Farid, perlu adanya sistem kontrol yang tepat terhadap lembaga peradilan tersebut untuk menghindari berulangnya kejadian serupa. Tanpa kontrol yang tepat, kekuasaan lembaga peeadilan berpotensi menimbulkan penyelewengan.

Ia menambahkan, melalui momentum ini KY menyerukan kepada seluruh pihak untuk kembali mendengarkan pendapat publik dan menangkap apa yang disuarakan oleh masyarakat.

"Reform yang sebenarnya adalah perbaikan yang menyentuh masalah dasar, yaitu Integritas. Selain integritas sendiri merupakan kewajiban, juga pada dasarnya pengawasan tidak tidur dan terus berjalan dalam berbagai bentuk," kata dia.

(Baca: Patrialis: Nama MK Tercoreng Gara-gara Saya Jadi Tersangka)

Patrialis ditangkap setelah diduga menerima suap senilai 20.000 Dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar.

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015.

Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X