Kompas.com - 27/01/2017, 05:15 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menuntut perusahaan milik Basuki Hariman yang diduga menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Terlebih lagi, panduan tentang pemidanaan korporasi telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Perusahaan BHR memang banyak, apakah atas nama diri sendiri atau yang lain. Kemungkinan untuk menuntut perusahaannya sedang diteliti dan terbuka kemungkinan untuk tanggung jawab pidana korporasi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/1/2017).

(Baca: Ketua MK: Uji Materi UU yang Ditangani Patrialis Sudah Tahap Akhir)

KPK menetapkan dua orang yang disangka sebagai pemberi suap kepada Patrialis. Keduanya adalah Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny.

Menurut KPK, Basuki memiliki lebih dari 20 perusahaan yang bergerak dalam bidang impor daging.

Basuki diduga memberi suap  yang jumlah totalnya mencapai Rp 2,15 miliar. Suap tersebut terkait pengurusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(Baca: Usut Kasus Patrialis, KPK Akan Periksa Hakim MK Lainnya)

Pengurusan perkara dimaksudkan agar perusahaan milik Basuki yang bergerak di bidang impor daging dapat berjalan lancar.

"Contohnya, korporasinya masih ada dan dia mengulang lagi perbuatan yang kita kategorikan korupsi, ini yang jadi perhatian KPK agar tidak terjadi lagi ke depan," kata Syarif.

Basuki Hariman ternyata pernah diperiksa KPK pada tahun 2013 lalu. Saat itu, Basuki pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Kompas TV Hakim Konstitusi Terjerat Korupsi (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Nasional
Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Nasional
Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Nasional
Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Nasional
Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Nasional
Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Nasional
Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

Nasional
Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Nasional
Zulkifli Hasan Resmikan Kantor DPP PAN di Kalibata Jakarta Selatan

Zulkifli Hasan Resmikan Kantor DPP PAN di Kalibata Jakarta Selatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.