Usut Kasus Patrialis, KPK Akan Periksa Hakim MK Lainnya

Kompas.com - 26/01/2017, 23:26 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditahan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOHakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditahan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Hakim Konstitusi lainnya dalam kasus suap yang melibatkan Hakim Patrialis Akbar.

KPK masih menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara suap terkait pengurusan perkara uji materi.

"Kenapa cuma satu yang ditangkap dari sembilan hakim, ya kemungkinan berkembang bisa saja. Tapi, sementara ini yang lain belum bisa kami buktikan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK memahami bahwa pengambilan keputusan dalam persidangan di MK tidak ditentukan oleh satu orang hakim.

(Baca: Ini Bukti yang Disita KPK Saat Tangkap Patrialis Akbar)

Berbagai pendapat yang setuju maupun yang tidak setuju dalam putusan baru bisa diketahui setelah putusan dibacakan dalam persidangan, bukan dalam bentuk draf.

Untuk itu, KPK akan memeriksa semua pihak yang diduga terkait dan relevan dengan perkara yang diduga melibatkan Patrialis.

Dalam hal ini, KPK meminta kerja sama MK dan Hakim MK untuk mendukung proses penyidikan.

"Kami sangat menghormati MK. Untuk itu, seandainya penyidik membutuhkan informasi tantang kasus ini, kami mohon kemudahan untuk bertemu pihak-pihak yang dianggap mengetahui kasus ini," kata Syarif.

Perkara gugatan yang dimaksud yakni, uji materi nomor 129/puu/XII/2015. Pengujian tersebut terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(Baca: Penyuap Patrialis Akbar Pernah Diperiksa KPK dalam Kasus Kuota Impor Sapi)

Patrialis diduga menerima suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar. Suap diberikan oleh pengusaha dalam bidang impor daging, Basuki Hariman.

Pemberian tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X