ICW: Mengerikan, Kasus Akil Belum Selesai, Ada Lagi yang Terjaring

Kompas.com - 26/01/2017, 20:41 WIB
Anggota Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ( ICW) Tama S Langkun menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar merupakan situasi yang mengerikan.

"Mengerikan ini. Kasus Akil Mochtar belum selesai, sudah ada lagi hakim MK yang terjaring," kata Tama melalui pesan singkat, Kamis (26/1/2017).

Tama menilai, sejak awal sosok Patrialis tidak tepat menjabat sebagai hakim MK. Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK telah mengingatkan pemerintah saat pelantikan Patrialis pada Agustus 2013.

(Baca: Patrialis Akbar Sering Diperiksa oleh Dewan Etik MK)

Tama menyebutkan, pengangkatan Patrialis melalui Keputusan Presiden Nomor 87/P tahun 2013 tidak dilakukan melalui proses seleksi.

Padahal, aturan tentang MK Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menggugat Keppres pengangkatan mantan Menteri Hukum dan HAM itu digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin (12/8/2013).

(Baca: MK Belum Dapat Klarifikasi KPK soal Penangkapan Patrialis Akbar)

PTUN membatalkan Keppres pengangkatan Patrialis. Namun, pada akhirnya Patrialis tetap menjabat.

"Tapi kami kalah di tingkat kasasi," ujar Tama. Tama menuturkan, ICW memberikan apresiasi kepada KPK terhadap OTT pada awal tahun 2017.

Tama menilai KPK turut berperan dalam menjaga marwah MK. "KPK ikut menjaga MK dengan membersihkan para penjaga undang-undang yang terjangkit rasuah," ucap Tama.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X