Kompas.com - 26/01/2017, 16:32 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam usai rapat koordinasi tingkat menteri, Jumat (6/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam usai rapat koordinasi tingkat menteri, Jumat (6/1/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan Pemerintah masih menunggu situasi terbaru untuk memastikan keanggotaan Indonesia dalam perjanjian dagang Kemitraan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) seiring dengan keluarnya Amerika Serikat (AS).

"Kita lihat dulu TPP jalan atau enggak. Ada klausul yang mengatakan kalau TPP tidak dapat diimplementasikan kalau 80 atau 85 persen dari GDP (Gross Domestic Product) negara anggota tidak dapat meratifikasi," kata Retno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

(Baca: AS Keluar dari TPP, Jerman: Itu Peluang, Jangan Bersikap seperti Budak)

Apalagi, keberadaan AS memberi sumbangsih 60 persen dari total GDP peserta TPP. Dengan keluarnya AS maka 60 persen GDP peserta TPP otomatis berkurang.

Dengan demikian, maka persyaratan 80 persen itu juga tak bisa dipenuhi. Retno melanjutkan, untuk bisa melanjutkan keberlangsungan TPP, seluruh peserta TPP yang tersisa harus negosiasi ulang untuk mengubah persyaratan GDP sebesar 80 persen.

"Jadi sekarang, oleh karena itu penting bagi kita melihat dulu apa yang ada, bahwa ada keputusan dari Amerika untuk tidak meratifikasi TPP, kita lihat dulu ke depan seperti apa," lanjut Retno.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani surat perintah yang berisi keluarnya AS secara formal dari keanggotaan perjanjian perdagangan Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP).

Ini merupakan realisasi atas janji kampanye yang diserukan Trump tahun lalu.

Mengutip Reuters, Selasa (24/1/2017), penandatanganan tersebut dilakukan di ruang kerja Oval di Gedung Putih. Menurut Trump, keputusan yang diambilnya terkait TPP tersebut merupakan sebuah hal yang baik bagi para pekerja di AS.

(Baca: Donald Trump Ingin AS Keluar dari TPP, Ini Komentar Jokowi)

TPP merupakan kemitraan perdagangan yang beranggotakan 12 negara. Kemitraan ini diinisasi oleh presiden Barack Obama guna memperkuat kebijakan AS di kawasan Asia Pasifik.

TPP bertujuan untuk memotong batasan perdagangan di beberapa negara Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi terpesat.

Namun, TPP tidak melibatkan China dan dipandang tidak akan ada artinya tanpa AS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X