Kompas.com - 26/01/2017, 11:32 WIB
Presiden ke-6 SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. Cahyo/presidenri.go.idPresiden ke-6 SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo selalu menjadi buah bibir. Tidak lugas, tidak pula terang-terangan. Namun, gaya berkomunikasinya memiliki makna yang dalam melalui simbol-simbol yang ditunjukkan.

Seolah, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu hendak menyinggung sesuatu ataupun menyindir seseorang. Beberapa peristiwa terekam di media saat Jokowi terkesan ingin "menyentil" Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Kritik "dibalas" Hambalang

Pada 16 Maret 2016, di Pati, Jawa Tengah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. SBY mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tetapi, kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, ekonomi sedang lesu," ujar SBY dalam rangkaian satu bulan penggalangan kekuatan politik bertajuk "Tour de Java".

Dua hari setelah itu, 18 Maret 2016, Presiden Jokowi tiba-tiba mendatangi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Proyek yang dibangun pada era SBY itu mangkrak sekaligus dibelit permasalahan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima orang yang diduga terlibat korupsi proyek itu sudah dikenakan hukuman.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek yang menelan anggaran negara Rp 2,7 triliun itu. Kesedihan Jokowi itu diungkapkan di akun Twitter-nya, @Jokowi.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

2. SBY kapan?

Akhir 2016, Presiden Jokowi melaksanakan silaturahim atau konsolidasi kebangsaan. Sejumlah tokoh, mulai dari unsur TNI, Polri, ulama, pimpinan organisasi masyarakat Islam dan agama lainnya, ketua partai politik, hingga mantan presiden, ditemui Jokowi.

Rasa-rasanya hampir semua kekuatan sosial dan politik di negeri ini ditemui Jokowi, kecuali seorang, SBY.

Spekulasi merebak tentang hubungan keduanya dipengaruhi oleh situasi politik nasional yang memanas akibat pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta. Maklum saja, orang dekat Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, bertarung dengan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, perseteruan di arena Pilkada DKI juga banyak berpengaruh terhadap kemunculan isu intoleransi. Isu ini dinilai berbahaya bagi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden berinisiatif sowan ke sejumlah kelompok, kecuali SBY. Wartawan pernah bertanya langsung ke Jokowi soal apakah dia juga akan bertemu SBY.

(Baca: Jokowi Sudah Bertemu Megawati dan Habibie, SBY Kapan?)

Lantas apa jawaban Jokowi?

"Ya nanti semuanya akan kita atur," kata Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Presiden bisa menemui siapa saja, termasuk SBY. Jika SBY mengajukan permintaan audiensi, pihaknya akan menyampaikannya ke Jokowi untuk disetujui atau tidak.

"Begitu ada yang mengajukan permohonan, cepat langsung kami respons. Pakai surat atau pakai telepon ke saya juga bisa," ujar Pratikno.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan yang lugas dan jelas mengapa Jokowi dan SBY belum bertemu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.