Jokowi dan SBY, dari Hambalang hingga Grasi Antasari...

Kompas.com - 26/01/2017, 11:32 WIB
Presiden ke-6 SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. Cahyo/presidenri.go.idPresiden ke-6 SBY dan Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers bersama, seusai pertemuan empat mata, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo selalu menjadi buah bibir. Tidak lugas, tidak pula terang-terangan. Namun, gaya berkomunikasinya memiliki makna yang dalam melalui simbol-simbol yang ditunjukkan.

Seolah, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu hendak menyinggung sesuatu ataupun menyindir seseorang. Beberapa peristiwa terekam di media saat Jokowi terkesan ingin "menyentil" Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

1. Kritik "dibalas" Hambalang

Pada 16 Maret 2016, di Pati, Jawa Tengah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. SBY mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tetapi, kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, ekonomi sedang lesu," ujar SBY dalam rangkaian satu bulan penggalangan kekuatan politik bertajuk "Tour de Java".

Dua hari setelah itu, 18 Maret 2016, Presiden Jokowi tiba-tiba mendatangi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Proyek yang dibangun pada era SBY itu mangkrak sekaligus dibelit permasalahan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima orang yang diduga terlibat korupsi proyek itu sudah dikenakan hukuman.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek yang menelan anggaran negara Rp 2,7 triliun itu. Kesedihan Jokowi itu diungkapkan di akun Twitter-nya, @Jokowi.

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

2. SBY kapan?

Akhir 2016, Presiden Jokowi melaksanakan silaturahim atau konsolidasi kebangsaan. Sejumlah tokoh, mulai dari unsur TNI, Polri, ulama, pimpinan organisasi masyarakat Islam dan agama lainnya, ketua partai politik, hingga mantan presiden, ditemui Jokowi.

Rasa-rasanya hampir semua kekuatan sosial dan politik di negeri ini ditemui Jokowi, kecuali seorang, SBY.

Spekulasi merebak tentang hubungan keduanya dipengaruhi oleh situasi politik nasional yang memanas akibat pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta. Maklum saja, orang dekat Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, bertarung dengan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, perseteruan di arena Pilkada DKI juga banyak berpengaruh terhadap kemunculan isu intoleransi. Isu ini dinilai berbahaya bagi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden berinisiatif sowan ke sejumlah kelompok, kecuali SBY. Wartawan pernah bertanya langsung ke Jokowi soal apakah dia juga akan bertemu SBY.

(Baca: Jokowi Sudah Bertemu Megawati dan Habibie, SBY Kapan?)

Lantas apa jawaban Jokowi?

"Ya nanti semuanya akan kita atur," kata Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Presiden bisa menemui siapa saja, termasuk SBY. Jika SBY mengajukan permintaan audiensi, pihaknya akan menyampaikannya ke Jokowi untuk disetujui atau tidak.

"Begitu ada yang mengajukan permohonan, cepat langsung kami respons. Pakai surat atau pakai telepon ke saya juga bisa," ujar Pratikno.

Sampai saat ini, belum ada pernyataan yang lugas dan jelas mengapa Jokowi dan SBY belum bertemu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X