Instruksi Kapolri Usut Semua Kasus Pilkada hingga Grasi untuk Antasari, Jangan Lewatkan Berita Ini

PALMERAH, KOMPAS.com - Jagat pemberitaan di Indonesia pada Rabu (25/1/2016) kemarin masih didominasi berita dalam negeri terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hanya ada satu berita internasional yang mampu merebut perhatian pada daftar top 10 berita terpopuler di Kompas.com. 

Berdasarkan data pengunjung di Kompas.com, berita yang berisi instruksi Kepala Kepolisian RI kepada jajarannya di seluruh Indonesia agar tetap melanjutkan proses hukum terkait calon peserta pilkada, menjadi berita yang paling banyak dibaca. 

Ada satu berita non-pilkada yang ternyata mendapat perhatian pembaca, yaitu Presiden yang telah mengabulkan grasi Antasari Azhar. Satu berita internasional ternyata masih berkaitan dengan kondisi politik Tanah Air, yaitu tentang keberatan duta besar Palestina atas penggunaan bendera Palestina pada demo-demo dengan nuansa tuntutan lokal di Indonesia. 

Bagi Anda yang tak sempat mengikuti berita-berita kemarin, daftar berita di bawah ini layak Anda ikuti agar tak ketinggalan "update" berita Tanah Air. 

POOL / LIPUTAN6.COM / FAIZAL FANANI Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (24/1/2017). Sidang ketujuh tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak jaksa penuntut umum.

1. Ahok Diproses, Kapolri Instruksikan Usut Semua Kasus Peserta Pilkada

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri terpaksa mengesampingkan Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses Pilkada selesai.

Menurut Tito, kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus-kasus lain yang menyeret peserta Pilkada.

"Kalau ini digulirkan, akan membawa konsekuensi. Siapa pun yang dilaporkan, semua dilaporkan sama, harus diproses," ujar Tito di Kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Padahal, Perkap tersebut diterbitkan agar tidak terjadi politisasi dan muncul kesan kriminalisasi dengan memanfaatkan penegakan hukum. Namun, karena desakan masyarakat yang kuat, Polri melanjutkan laporan itu.

Simak berita selengkapnya di sini. 

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Antasari Azhar.

Presiden Joko Widodo mengabulkan grasi yang diajukan terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar. Grasi itu dikabulkan melalui keputusan presiden (keppres).

"Keppres soal permohonan grasi Antasari sudah diteken Presiden dan dikirim ke PN Selatan pada Senin (23/1/2017) kemarin," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2017).

Kepres itu juga berisi pengurangan masa hukuman Antasari selama enam tahun. Johan mengatakan, alasan dikabulkannya grasi tersebut adalah adanya pertimbangan Mahkamah Agung yang disampaikan ke Presiden.

Antasari Azhar tetap mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo meskipun sudah mendapat pembebasan bersyarat pada 10 November lalu. Permohonan grasi tersebut telah diajukan melalui kuasa hukumnya, Boyamin Saiman, pada 8 Agustus 2016.

Simak berita selengkapnya di sini. 

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Keluarga calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, istri Ahok Veronica Tan, putra sulung Ahok Nicholas Sean Purnama, istri calon wakil gubernur DKI Jakarta Happy Farida, dan personel AB Three Widi, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

Keluarga calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyambangi Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

Istri Ahok, yaitu Veronica Tan, dan putra sulung mereka, Nicholas Sean Purnama, datang dengan menggunakan kemeja kotak-kotak. Adik Ahok, Fifi Lety Indra, juga ikut serta.

Nicholas datang ke Rumah Lembang karena diminta sang ayah untuk mengklarifikasi hoax atau pemberitaan tidak benar yang beredar di media sosial.

"Kenapa anak saya yang paling besar datang? Karena ada selebaran hoax, (bertuliskan) mohon jangan pilih saya lagi. Makanya, apa benar anak saya ngomong begitu?" kata Ahok.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Pria Mirip Ahmad Dhani Bikin Heboh Rumah Lembang 

AFP/GOH CHAI HIN Bendera Palestina terlihat dalam unjuk rasa pada salah satu sidang kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menyesalkan pengibaran bendera nasionalnya dalam sejumlah aksi unjuk rasa terkait urusan dalam negeri Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam pernyataan resminya, Kedubes Palestina mengatakan, perilaku itu tidak bisa diterima dan tidak bisa dianggap sebagai tanda dukungan atau solidaritas terhadap Palestina.

"Teman Palestina yang asli dan tulus akan menjaga stabilitas dan kedamaian di negara mereka jika mereka benar-benar tulus ingin menciptakan kedamaian di Palestina," demikian pernyataan dari Kedubes Palestina.

Sementara itu, staf Kedutaan Palestina, Sari Amalia, tidak menyebut secara spesifik kelompok atau unjuk rasa tertentu.

Dia hanya mengatakan, pernyataan tersebut merupakan pengamatan umum yang tampak pada unjuk rasa tahun 2016 dan awal 2017.

Baca selengkapnya di sini. 

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Kicauan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah soal pekerja Indonesia di luar negeri menuai polemik di media sosial. Setelah menghapus kicauan tersebut, Fahri juga meminta maaf atas pernyataannya.

Sebelumnya, ia juga menjelaskan tentang konteks pernyataannya agar tak menimbulkan kesalahpahaman lebih jauh di publik.

"Tapi, apapun, kita harus berhadapan. Kepada pemangku profesi yang merasa terhina saya minta maaf. Terima kasih," tutur Fahri melalui akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017) malam.

Adapun kicauan Fahri sebelumnya dianggap merendahkan profesi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Bahkan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri turut merespons kicauan Fahri tersebut.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," begitu bunyi kicauan Fahri yang diunggah Selasa subuh, pukul 04.14 WIB.

Baca selengkapnya di sini. 

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (18/8/2014). Anas diduga terkait korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali berkicau di Twitter melalui akunnya, @anasurbaningrum. Kicauan yang diunggah pada Selasa (24/1/2017) kemarin itu cukup menyita perhatian netizen.

Dengan tanda bintang bertuliskan "abah" pada akhir kalimatnya, hal itu menunjukkan bahwa kicauan tersebut ditulis oleh Anas sendiri. Berbeda dari tujuh kicauan sebelumnya yang menggunakan falsafah Jawa, tiga kicauan kali ini ditulis Anas menggunakan bahasa Indonesia.

"1. Negarawan mengutamakan pupuk. Politisi menyukai karbit. *abah."

"2. Negarawan memperjuangkan generasi berikutnya. Politisi memperjuangkan keturunan berikutnya. *abah."

"3. Demokrasi menjunjung kepentingan rakyat. Dinasti memanggil kepentingan anak. *abah."

Baca selengkapnya di sini. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali berkicau di Twitter melalui akunnya, @anasurbaningrum. Kicauan yang diunggah pada Selasa (24/1/2017) kemarin itu cukup menyita perhatian netizen.

Dengan tanda bintang bertuliskan "abah" pada akhir kalimatnya, hal itu menunjukkan bahwa kicauan tersebut ditulis oleh Anas sendiri. Berbeda dari tujuh kicauan sebelumnya yang menggunakan falsafah Jawa, tiga kicauan kali ini ditulis Anas menggunakan bahasa Indonesia.

"1. Negarawan mengutamakan pupuk. Politisi menyukai karbit. *abah."

"2. Negarawan memperjuangkan generasi berikutnya. Politisi memperjuangkan keturunan berikutnya. *abah."

"3. Demokrasi menjunjung kepentingan rakyat. Dinasti memanggil kepentingan anak. *abah."

Baca selengkapnya di sini.  

Erick Thohir

7. Ini 3 Alasan Erick Thohir Hengkang dari VIVA

Berdasarkan surat bernomor 0004/GKRCC/VMA/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017, Erick Thohir resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Visi Media Asia Tbk (VIVA).

Pengunduran diri Erick Thohir dari Visi Media Asia disampaikan langsung oleh Direktur & Corporate Secretary VIVA, Neil R Tobing, dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (24/1/2017).

"Surat pengunduran diri dari Erick Thohir telah perusahaan terima pada tanggal 19 Januari 2017. Selanjutnya, proses persetujuan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang–undangan yang berlaku," kata Neil.

Baca selengkapnya di sini.