Pengacara Sebut Bupati Buton ke Jakarta karena Inisiatif untuk Diperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Bupati nonaktif Buton Samsu Umar Abdul Saimun, Yusril Ihza Mahendra mengaku heran saat mendapatkan informasi bahw akliennya dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Padahal, kata Yusril, Samsu datang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

"Panggilan ketiga ini belum pernah ada. Tapi Beliau inisiatif untuk datang," ujar Yusril, kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2017) malam.

Yusril mengatakan, dua pengacara Samsu sudah datang ke KPK pada Rabu siang untuk memberitahu bahwa Samsu akan tiba di Jakarta dan siap diperiksa.

Pengacara juga menanyakan kapan panggilan ketiga dilakukan.

"Niatnya besok Beliau mau datang ke KPK jam 10.00 WIB. Tapi begitu mendarat di Jakarta, langsung ditangkap," kata Yusril.

Yusril mengatakan, setelah hakim praperadilan tak menerima gugatan Samsu, calon petahana Bupati Buton itu berniat datang ke Jakarta untuk diperiksa.

Menurut dia, tak ada alasan untuk menjemput paksa Samsu.

(Baca: KPK: Bupati Buton Ditangkap Saat Turun dari Pesawat)

Selama ini, kliennya tak memenuhi panggilan KPK bukan karena sengaja menghindar.

Panggilan pertama KPK, kata Yusril, tidak pernah diterima kliennya.

Sementara panggilan kedua, dialamatkan ke kantor Bupati Buton. Padahal, Samsu sudah cuti dalam rangka kampanye untuk Pilkada serentak 2017.

"Karena itu kita surati KPK bahwa tidak bisa hadir dengan alasan itu dan minta dipanggil lagi," kata Yusril.

Samsu merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Bupati Buton tahun 2012.

Samsu ditangkap sekitar pukul 17.30 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Rabu (25/1/2017), saat turun dari pesawat.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya persuasif dengan melakukan penjadwalan pemeriksaan terhadap Samsu.

Namun panggilan tersebut tak kunjung dipenuhi. Akhjrnya, sejak praperadilan Samsu ditolak pada Selasa (24/1/2017), tim KPK menurunkan tim ke Baubau, Sulawesi Tenggara. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk memutuskan tindakan hukum berikutnya.