Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin

Kompas.com - 25/01/2017, 17:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Corruption Perseption Index (CIP) atau indeks persepsi korupsi pada 2016.

Indeks ini memetakan risiko korupsi di tiap negara. Skor CPI Indonesia pada 2016 yakni 37 dari rentang O-100. Pada 2015, skor CPI Indonesia ada di angka 36. Sementara skor 2014, 34.

Skor tersebut didapat dari persepsi masyarakat terhadap risiko korupsi di Indonesia. Semakin tinggi skor semakin rendah tingkat risiko korupsinya. 

"Kenaikan sektor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Namun hasil survei dari delapan lembaga di bawah koordinasi TII, hasilnya berbeda. Tiga lembaga survei menilai CPI Indonesia mengalami kenaikan dan dua lembaga survei menaikkan CPI Indonesia tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, tiga lembaga survei menilai CPI Indonesia mengalami penurunan.

Dadang mengungkapkan, selama lima tahun sejak 2012, CIP Indonesia merangkak naik hingga lima poin. 

Dadang menilai, lambatnya peningkatan CPI Indonesia terjadi karena fokus pemberantasan korupsi hanya pada sektor birokrasi.

Strategi pemberantasan korupsi, lanjut Dadang, masih belum melirik sektor korupsi politik, bisnis, dan hukum.

Chair of Executive Board TII Natalia Soebagjo mengatakan, penindakan korupsi birokrasi merupakan hal yang penting.

Namun, bukan satu-satunya strategi percepatan pemberantasan korupsi nasional, sebab korupsi birokasi hanya melokalisasi pada korupsi politik, hukum, dan bisnis.

"Korupsi birokasi hanya gejala atas praktik korupsi politik, hukum, dan bisnis yang lebih besar," ucap Natalia.

Natali menyebutkan, kasus Panama Papers menjadi contoh adanya penyamaran praktik korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara.

Menurutnya, transparansi kepemilikan dan laporan keuangan perlu menjadi agenda pemberantasan korupsi nasional.

"Program tax amnesty yang dilakukan pemerintah diharapakan mampu berikan kontribusi positif nilai antikorupsi, bukan saja pada penerimaan negara," ucap Natalia.

Dengan skor sebesar 37 poin, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara.

Kenaikan skor CPI Indonesia belum mampu negara tetangga seperti Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin). Indonesia hanya berada di atas Thailand (35 poin), Filipina (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin), dan Kamboja (21 poin).

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com