Pasal Makar Dibawa ke MK

Kompas.com - 25/01/2017, 16:46 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAGedung Mahkamah Konstitusi
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Konstitusionalitas ketentuan makar di dalam KUHP dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal itu dinilai multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena kerap dimaknai secara subyektif oleh penegak hukum.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengajukan uji materi tujuh pasal makar di dalam KUHP, yaitu Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo, di Jakarta, Selasa (24/1/2017), pemohon menjabarkan tujuh pasal yang memuat sebuah frasa dalam bahasa Belanda, yaitu aanslag.

Frasa itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kata 'makar'. Padahal, secara harafiah, aanslag memiliki arti 'serangan'.

"Tidak jelasnya penggunaan frasa aanslag yang diterjemahkan sebagai makar telah mengaburkan pemaknaan dasar dari aanslag yang apabila dimaknai dalam bahasa Indonesia lebih sebagai 'serangan'. KUHP sendiri juga tidak memberikan definisi yang jelas atas kata aanslag," kata kuasa hukum pemohon, Erasmus Napitupulu.

Dalam tujuh pasal yang dipersoalkan, kata makar diasumsikan dengan berbagai tindakan, seperti membunuh presiden dan wakil presiden, merampas kemerdekaannya, menggulingkan pemerintahan, memisahkan diri dari suatu wilayah, hingga mengubah bentuk pemerintahan secara tidak sah.

Namun, dalam pasal itu tidak disebutkan secara rinci bentuk konkretnya seperti apa.

"Banyak pakar pidana yang mengatakan aanslag berarti 'serangan'. Jika kemudian beralih menjadi makar, pemaknaannya tetap serangan. Namun, belakangan terjadi pergeseran makna yang mengakibatkan ketidakjelasan penggunaan pasal makar dalam peradilan pidana," ujar Erasmus.

Pemohon mencontohkan kasus Stepanus Tahapary yang didakwa melakukan makar karena menyimpan dokumentasi konflik Maluku, pelaksanaan HUT Republik Maluku Selatan (RMS), dan upacara bendera RMS. Begitu pula dengan Yakobus Pigai yang mengibarkan bendera Bintang Kejora lalu dihukum karena makar.

Hakim Konstitusi Manahan P Sitompul sepakat dengan pemohon.

"Memang belum ada penafsiran yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan makar itu. Memang betul ini harus betul-betul ditafsirkan dengan benar. Apakah penafsirannya nanti secara per pasal ataukah secara umum," ujar Manahan. (IAN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Januari 2017, di halaman 3 dengan judul "Pasal Makar Dibawa ke MK".

Kompas TV Dua Saksi Kasus Dugaan Makar Batal Diperiksa

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X