Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI di Hongkong Anggap Permintaan Maaf Fahri Hamzah Belum Cukup

Kompas.com - 25/01/2017, 13:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua I Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI), Nur Halimah, menganggap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak sepenuhnya menyesali kata-katanya yang dianggap menghina tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Ia menganggap, permintaan maaf saja tidak cukup atas kicauan Fahri di akun Twitter yang menulis, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela."

"Permintaan maaf itu belum cukup karena kami melihat belum ada keseriusan dari Bapak Fahri Hamzah," ujar Nur kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2017).

Nur mengatakan, semestinya Fahri berjanji tak akan mengulangi ucapan yang menyinggung TKI yang mengadu nasib di luar negeri. Pasalnya, tak hanya kicauan Fahri itu saja yang dianggap menyinggung TKI.

Menurut Nur, dalam sejumlah pemberitaan media, Fahri menyebut bahwa 1.000 TKI di Hongkong hamil dan menyerahkan anaknya ke LSM. Nur mengatakan, Fahri juga menuding 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV/AIDS.

Agar Fahri jera, kata dia, maka Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI tetap harus mengusut dugaan pelanggaran etik Fahri.

"Karena jelas-jelas Bapak Fahri tidak memihak kepada kita, kepada rakyat yang seharusnya dia lindungi," kata Nur.

Sebelumnya, Fahri telah meminta maaf atas pernyataannya di akun Twitter pribadinya. Fahri juga menghapus kicauannya tersebut setelah menuai polemik di media sosial.

Dalam kicauan berikutnya, Fahri menjelaskan tentang konteks pernyataannya agar tak menimbulkan kesalahpahaman lebih jauh di publik.

"Namun, apa pun, kita harus berhadapan. Kepada pemangku profesi yang merasa terhina, saya minta maaf. Terima kasih," tutur Fahri melalui akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017) malam.

Fahri menganggap berbagai reaksi masyarakat terhadap kicauannya sebagai bahan untuk introspeksi diri.

"Ya harus banyak senyum. Harus menerima baik kritikan orang. Introspeksi biar positif-lah," kata Fahri.

Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri, tetapi fokus terhadap isu nasional. Ia pun tak menduga kicauannya akan berdampak pada reaksi keras sejumlah pihak.

Fahri mengatakan, atas sejumlah peristiwa di dalam negeri, dia menyimpulkan bahwa Indonesia sedang kehilangan prioritas untuk ditangani. Padahal, banyak persoalan yang seharusnya diutamakan.

"Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal, warga kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya, istilah ini enggak ada. Sementara itu, pekerja asing kita biarkan merajalela. Concern saya adalah prioritas," ucap Fahri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com