Kompas.com - 25/01/2017, 13:30 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung kasus mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar, yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kasus itu disinggung Jokowi di hadapan ratusan bos Badan Usaha Milik Negara dalam acara Executive Leadership Program (ELP) bagi Direksi BUMN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

"Saya minta semua BUMN betul-betul jangan sampai ada yang kena masalah lagi. Saya enggak mau ada yang kena masalah lagi. Baik dirut, direksi, baik di bawahnya, jangan sampai, hati-hati semuanya," kata Jokowi.

(Baca: Emirsyah Janji Ungkap Kasusnya)

Jokowi mengatakan, di era keterbukaan seperti ini, apabila seorang pejabat melakukan korupsi, maka kesalahannya itu bisa jadi baru terungkap 5-10 tahun yang akan datang.

"Hati-hati kejadian 2012 ketemunya sekarang. Hati-hati, saya enggak ngomong di BUMN mana, tapi gambarnya ada," kata Jokowi.

Layar besar di belakang Jokowi lalu menampilkan dua gambar. Di gambar sebelah kiri terpampang pesawat Garuda Indonesia.

(baca: Kasus Emirsyah, KPK Dapat Bukti dari Pihak Inggris dan Singapura)

Sementara gambar di sebelah kanan hanya menampilkan bagian mesinnya. Sebagian bos BUMN langsung tertawa merespons sindiran Jokowi itu.

"Hati-hati. Jangan sampai ada yang datang ke saudara atas nama saya, siapa pun enggak mau saya nama saya dipakai-pakai. Enggak, siapa pun entah orang dekat saya, saudara saya, enggak ada," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi juga meminta petinggi BUMN tidak takut dalam mengambil keputusan atau kebijakan apabila memang tidak melakukan kesalahan apa pun.

"Ini saya ingatkan. Kenapa saya ingatkan? Karena saya mencintai saudara-saudara semuanya, jangan sampai kena," ujar Presiden.

(Baca: Selama Jadi Bos Garuda, Emirsyah Satar Mangaku Tak Pernah Terima Suap)

Emirsyah sebelumnya mengaku tidak pernah menerima suap selama menjabat sebagai Dirut PT Garuda Indonesia (Persero).

"Sepengetahuan saya, selama saya menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang koruptif ataupun menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan saya," kata Emirsyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (20/1/2017).

 

Ia mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan kewenangan KPK. Dia pun siap bekerja sama dengan penyidik.

"Saya akan menghormati proses hukum dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan penyidik untuk menegakkan kebenaran atas hal ini," ujar dia.

Emirsyah diduga menerima suap dari Rolls-Royce, perusahaan pembuat mesin pesawat asal Inggris, melalui perantara senilai Rp 20 miliar.

Selain itu, Emirsyah diduga menerima sejumlah barang senilai 2 juta dollar AS. Suap tersebut diberikan terkait pengadaan 50 pesawat dan mesin pesawat selama 2005-2014.

Suap diduga diberikan kepada Emirsyah agar Garuda menggunakan mesin Rolls-Royce untuk pesawatnya.

KPK meyakini Emirsyah bukan satu-satunya penerima suap dari Rolls-Royce.

Dokumen pernyataan fakta kasus Rolls-Royce Plc dan Rolls-Royce Energy Systems Inc yang diunggah di laman lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office, pada 17 Januari 2017, menunjukkan lebih dari satu pejabat Garuda yang menerima suap.

Dokumen itu menunjukkan keterlibatan perantara 8 yang menjadi rekanan Rolls-Royce dalam penyuapan terhadap pejabat Garuda.

Disebutkan, misalnya, antara 11 Juni 2012 dan 23 Mei 2014, beberapa pembayaran dilakukan melalui akun perantara 8 ke sejumlah akun untuk keuntungan dua pejabat Garuda.

Sebelum itu, pada 11 Oktober 2010 dan 14 Oktober 2010 disebutkan ada transfer 100.000 dollar AS dan 10.000 dollar AS ke akun atas nama pejabat senior Garuda.

Praktik suap melalui perantara ini diduga berlangsung sejak era Orde Baru. Pada kurun waktu 1 Januari 1989 hingga 31 Desember 1998, Rolls-Royce disebut menggunakan jasa perantara 1 pemilik perusahaan A yang disebut bertindak sebagai agen ”kantor Presiden Indonesia”.

Perantara 1 itu menerima pembayaran 2,25 juta dollar AS dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit sebagai penghargaan atas keberpihakan perantara 1 kepada Rolls-Royce untuk kontrak mesin Trent 700.

Kompas TV KPK Cegah 2 Mantan Pejabat Garuda Indonesia Ke Luar Negeri

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

AHY Sebut Lukas Enembe dapat Dua Kali Ancaman Terkait Jabatan Wagub Papua

Nasional
Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Lukas Enembe

Nasional
PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

Nasional
DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

Nasional
Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Nasional
TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

Nasional
Polri: ā€œKonsorsium 303ā€ Judi Online Tidak Ada

Polri: ā€œKonsorsium 303ā€ Judi Online Tidak Ada

Nasional
Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Nasional
Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Nasional
AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

Nasional
Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Nasional
Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.