Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Kicauan "Babu", Fahri Hamzah Minta Maaf

Kompas.com - 25/01/2017, 08:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kicauan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah soal pekerja Indonesia di luar negeri menuai polemik di media sosial. Setelah menghapus kicauan tersebut, Fahri juga meminta maaf atas pernyataannya.

Sebelumnya, ia juga menjelaskan tentang konteks pernyataannya agar tak menimbulkan kesalahpahaman lebih jauh di publik.

"Tapi, apapun, kita harus berhadapan. Kepada pemangku profesi yang merasa terhina saya minta maaf. Terima kasih," tutur Fahri melalui akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017) malam.

Adapun kicauan Fahri sebelumnya dianggap merendahkan profesi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Bahkan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri turut merespons kicauan Fahri tersebut.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," begitu bunyi kicauan Fahri yang diunggah Selasa subuh, pukul 04.14 WIB.

(Baca: TKI di Hongkong Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf atas Kicauan di Twitter)

Terkait kicauannya yang menimbulkan polemik, Fahri menganggapnya sebagai bahan untuk intropspeksi diri. Terlebih lagi, pernyataannya tersebut membuat dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Namun, Fahri tak mempermasalahkan hal itu.

"Ya harus banyak senyum. Harus menerima baik kritikan orang. Introspeksi biar positiflah," kata Fahri.

Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri, melainkan tengah fokus mengomentari isu nasional. Ia pun tak menduga kicauannya akan berdampak pada reaksi keras sejumlah pihak.

Beberapa isu yang dikomentarinya berkaitan dengan makar hingga coretan di bendera Merah Putih.

"Jadi, tadi si pembawa bendera itu sudah dilepas. Ini kan polisi bekerja berdasarkan provokasi, terutama dari media dan medsos, lalu dia memilih kasus-kasus untuk menyibukkan diri, padahal itu enggak ada manfaatnya," tutur Fahri.

(Baca: Fahri Hamzah Hapus Kicauan soal TKI di Twitter, Ini Alasannya)

"Saya tahu misalnya isu makar akhirnya enggak ada juga, semua orang diperiksa, dijadikan tahanan, lalu tahanan kota, akhirnya enggak jadi juga. Ada yang diajak damai dan seterusnya," kata dia.

"Lalu, muncul isu lain lagi, isu bendera. Provokasi lagi, kemudian ada yang ditangkap," katanya.

Fahri mengatakan, atas sejumlah peristiwa di dalam negeri, dia menyimpulkan bahwa Indonesia sedang kehilangan prioritas untuk ditangani. Padahal, banyak persoalan yang seharusnya diutamakan.

"Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal, warga kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya, istilah ini enggak ada. Sementara pekerja asing kita biarkan merajalela. Concern saya adalah prioritas," ucap Fahri.

Kedua, sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja, ia mengaku sangat mengetahui nasib pekerja Indonesia di luar negeri. Kondisinya tragis bahkan tak jarang ada yang diperbudak. Ia menegaskan kalimat pada kicauannya tak ada hubungannya dengan penghinaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com