Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Hapus Kicauan soal TKI di Twitter, Ini Alasannya

Kompas.com - 24/01/2017, 23:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fahri Hamzah mengaku tak bermaksud menyingung perasaan para pekerja maupun pihak lain terkait kicauannya di Twitter. 

Fahri mengaku kaget dengan banyaknya respons terkait tweetnya itu. 

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela..." begitu bunyi kicauan Fahri yang diunggah Selasa (24/1/2017) pukul 4.14 WIB.

Karena alasan adanya ketersingunggan dari sejumlah pihak, Fahri pun menghapus kicauannya. 

"Saya menghapus supaya enggak salah paham. Karena memang terminologi itu mengganggu di kupingnya. Padahal saya enggak maksud ke arah sana, tapi enggak apa-apa. Sosmed kan gitu. Enggak ada masalah," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Karena kicauannya, akun Fahri jadi bulan-bulanan kritik para netizen. Namun, ia menerima kritikan publik tersebut.

"Ya harus banyak senyum. Harus menerima baik kritikan orang. Introspeksi biar positif lah," ujar Fahri.

(Baca: TKI di Hongkong Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf atas Kicauan di Twitter)

Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri melainkan tengah fokus mengomentari isu nasional.

Ia pun tak menduga kicauannya akan berdampak pada reaksi keras sejumlah pihak. Beberapa isu yang dikomentarinya berkaitan dengan makar hingga coretan di bendera merah putih.

"Jadi tadi si pembawa bendera itu sudah dilepas. Ini kan polisi bekerja berdasarkan provokasi terutama dari media dan sosmed lalu dia memilih kasus-kasus untuk menyibukkan diri padahal itu enggak ada manfaatnya," tutur Fahri.

"Saya tahu misalnya isu makar akhirnya enggak ada juga, semua orang diperiksa, dijadikan tahanan lalu tahanan kota, akhirnya enggak jadi juga. Ada yang diajak damai, dan seterusnya," sambung dia.

"Lalu muncul isu lain lagi, isu bendera. Provokasi lagi kemudian ada yang ditangkap."

Fahri mengatakan, atas sejumlah peristiwa di dalam negeri, dia menyimpulkan bahwa Indonesia sedang kehilangan prioritas untuk ditangani. Padahal banyak persoalan yang seharusnya diutamakan. 

 

"Prioritas kita ini saya tunjukan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal warga kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya istilah ini enggak ada. Semenetara pekerja asing kita biarkan merajalela. Concern saya adalah prioritas," papar Fahri.

Kedua, sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja ia mengaku sangat mengetahui nasib pekerja Indonesia di luar negeri.

Kondisinya tragis bahkan tak jarang ada yang diperbudak. Ia menegaskan kalimat pada kicauannya tak ada hubungannya dengan penghinaan.

Hal yang ditekankannya adalah bahwa ada pekerjaan pemerintah yang tak beres berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Sedikitnya ia mencatat ada dua sektor yang tak ditangani secara baik. Pertama, sektor persiapan tenaga kerja.

Kedua, penempatan. "Karena enggak ada keahlian ditempati sembarangan," ucap Fahri. "Jadi ini residu pemerintah yang enggak beres masih banyak.

Kompas TV Kapal Cepat Berisi 40 TKI Ini Tenggelam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com