Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GP Ansor Desak Pemerintah Tertibkan Ormas Radikal

Kompas.com - 24/01/2017, 21:48 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah tegas menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal yang berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Yaqut menilai, saat ini pemerintah terkesan ragu untuk memproses secara hukum tokoh-tokoh sentral ormas radikal yang menyebar fitnah dan ujaran kebencian.

Dia meyakini jumlah pengikut ormas radikal tidak lebih dari 1,4 juta orang, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang resah terhadap tindakan ormas tersebut.

"Menurut survei kami, jumlah massa yang tergabung dalam ormas radikal tidak lebih dari 1,4 juta. Jumlah itu tidak sampai setengah dari jumlah anggota anshor. Anggota ansor yang terdaftar itu ada sekitar 2 juta orang, belum lagi yang tidak terdaftar," ujar Yaqut saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).

Oleh sebab itu, kata Yaqut, salah satu upaya yang bisa diambil pemerintah adalah dengan menertibkan ormas radikal.

Yaqut menuturkan, selama ini mayoritas masyarakat gerah dengan keberadaan ormas radikal yang kerap bertindak vandalistis.

Menurutnya upaya penertiban akan didukung sepenuhnya oleh mayoritas masyarakat yang menginginkan kehidupan antar kelompok berlangsung damai.

(Baca: Ketua Umum GP Ansor: Cita-cita Ormas Radikal itu Merebut Kekuasaan)

"Pemeritah tidak perlu khawatir karena suara mayoritas masyarakat itu menginginkan pembubaran ormas radikal," kata Yaqut.

Selain itu Yaqut juga mengatakan, jika keberadaan ormas radikal terus dibiarkan tanpa ada tindakan tegas aparat keamanan, potensi konflik horizontal akan semakin besar.

"Teman-teman Ansor di daerah sudah kehabisan kesabaran, mereka ingin ambil jalan sendiri. Saya berharap ini tidak terjadi. Aparat hukum jika tidak bertindak, saya khawatir bukan hanya Ansor tapi juga kelompok lain yang tidak suka cara ormas radikal memecah belah masyarakat dan ini konflik horizontal," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Satkornas Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Alfa Isnaeni menegaskan bahwa pemerintah harus segera menindak ormas radikal untuk menghindari konflik.

Alfa menuturkan, saat ini di daerah telah muncul berbagai gerakan menolak keberasaan ormas radikal.

Beberapa daerah tersebut antara lain di Bali, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, NTB dan Bangka Belitung.

(Baca: "Jika Ormas Radikal Tidak Ditertibkan, Saya Khawatir Masyarakat yang Ambil Tindakan")

Menurutnya penolakan itu merupakan reaksi perlawanan dari mayoritas masyarakat.

"Banser mendesak negara jangan kalah terhadap keberadaan FPI dan ormas-ormas sejenis yang melakukan ancaman dan tindakan kekerasan serta kerap menyatakan ujaran kebencian sebagai model gerakannya," tutur Alfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com