Kompas.com - 24/01/2017, 21:48 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017). Kristian ErdiantoKetua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah tegas menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal yang berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Yaqut menilai, saat ini pemerintah terkesan ragu untuk memproses secara hukum tokoh-tokoh sentral ormas radikal yang menyebar fitnah dan ujaran kebencian.

Dia meyakini jumlah pengikut ormas radikal tidak lebih dari 1,4 juta orang, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang resah terhadap tindakan ormas tersebut.

"Menurut survei kami, jumlah massa yang tergabung dalam ormas radikal tidak lebih dari 1,4 juta. Jumlah itu tidak sampai setengah dari jumlah anggota anshor. Anggota ansor yang terdaftar itu ada sekitar 2 juta orang, belum lagi yang tidak terdaftar," ujar Yaqut saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).

Oleh sebab itu, kata Yaqut, salah satu upaya yang bisa diambil pemerintah adalah dengan menertibkan ormas radikal.

Yaqut menuturkan, selama ini mayoritas masyarakat gerah dengan keberadaan ormas radikal yang kerap bertindak vandalistis.

Menurutnya upaya penertiban akan didukung sepenuhnya oleh mayoritas masyarakat yang menginginkan kehidupan antar kelompok berlangsung damai.

(Baca: Ketua Umum GP Ansor: Cita-cita Ormas Radikal itu Merebut Kekuasaan)

"Pemeritah tidak perlu khawatir karena suara mayoritas masyarakat itu menginginkan pembubaran ormas radikal," kata Yaqut.

Selain itu Yaqut juga mengatakan, jika keberadaan ormas radikal terus dibiarkan tanpa ada tindakan tegas aparat keamanan, potensi konflik horizontal akan semakin besar.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.