Komunikator Publik yang Mengayomi

Centang perenang kegaduhan imbas komunikasi publik di tanah air, yang pertama mencuat sejak Oktober 2016 lalu, tampaknya belum ada tanda-tanda mereda. Bahkan jika merujuk apa yang terjadi di awal tahun ini, indikasinya malah kian membesar.

Situasi ini sangatlah disayangkan, terlebih fragmentasi yang terjadi kerap disumbangkan prilaku para komunikator publik. Terutama elemen pemerintahan, yang suka tidak suka, melakukan sejumlah praktek komunikasi yang malah menjauhkan dari esensi komunikasi yakni to make common.   

Ini tambah ironis karena esensi fungsi komunikator pemerintahan sebagai pengayom, alias ayah semua elemen bangsa (yang tengah terpecah belah ini) kerap dimentahkan sadar/tidak sadar --alih-alih menjadi penampung semua aspirasi komunikasi semua jenis anak bangsa.

Dalam catatan penulis, sebagaimana mengutip pernyataan anggota DPR Sodik Mudjahid di berbagai media massa mutakhir, yang terbaru adalah kiprah yang dilakukan aparat kepolisian. Perlakuan yang tidak setara kepada para pihak yang bertikai, membuat bara tak cepat redam.

Bahkan afiliasi cenderung dipertontonkan dengan kuat, termasuk menggalang sokongan dari opinion leader sehingga terjadi adu kekuatan wacana di ruang publik, sebagaimana diperlihatkan berbagai media massa dengan intensif.

Dengan menggunakan pendekatan teori jarum hipodermik, masyarakat yang tadinya netral pun, dengan terjangan pesan komunikasi massa yang gencar namun segresial tadi, akan mudah terpolarisasi. Dari diam pun, karena terus dicekoki, akan muncul sikap keberpihakan.

Situasi lebih "keras" diperlihatkan elite politik di Jakarta. Betapa ruang diskusi pun, semisal oleh Presiden Jokowi, relatif dibuka hanya kepada kelompok yang satu asa dan pandang. Ormas yang diajak bicara dan berkomunikasi tidak menyeluruh, notabene yang pro dengan langkah dan pendekatan sang presiden.

Orasi di banyak ruang publik, juga oleh public figure, setali tiga uang. Konten komunikasi tak mengayomi para pihak, cenderung menceritakan keberpihakan dalam wujud menyerang gagasan dari kubu sebelahnya.

Kita, imbasnya, kehilangan sosok komunikator publik pemerintahan yang berusaha merajut simpul perbedaan ekstrim yang nyata muncul sekarang ini. Tiada ayah, bapak bijaksana bagi warga sebagai anaknya, yang berusaha mempertemukan dulu semua dengan niat dan itikad non partisan.

Sedikit banyak, situasi ini meneguhkan premis Coleman dan Hammen (1974) tentang teori hubungan interpersonal dalam komunikasi. Yang mendekati dengan Indonesia kekinian adalah premis model pertukaran sosial.

Bahwa komunikasi ditempatkan sebagai transaksi dagang; Ada ganjaran, ada biaya, ada hasil/laba, serta tingkat perbandingan karena orang berkomunikasi karena hanya berharap sesuatu yang memenuhi kebutuhannya.

Hal ini sebetulnya normal, namun kurang tepat dalam wajah Indonesia yang cukup retak belakangan ini. Setiap individu, termasuk para komunikator publik tadi, hanya akan sukarela masuk dan tinggal dalam hubungan komunikasi sosial hanya jika hubungan dinilai memuaskan dari sisi ganjaran dan biaya.

Jika biaya (nilai negatif dari komunikasi sosial) dinilai lebih besar dari ganjaran (nilai positif dari hubungan sosial), sekalipun penilaian subyektif, maka tak perlu membuka ruang sekalipun posisisnya sebagai ayah sebuah bangsa.

Apabila tingkat perbandingan yang lama cenderung positif penuh puja-puji dan atau datar, maka cenderung akan hindari sebuah komunikasi sosial yang sangat kontra bahkan dibumbui agitasi.

Ini menjadi tidak ideal, sekali lagi, bagi seorang pemimpin (baca: pengayom) masyarakat. Sebab, sejatinya mereka harus menerapkan premis model peranan.