Muhammad Sufyan
Dosen

Dosen Digital Public Relations Telkom University, Mahasiswa Doktoral Agama dan Media UIN SGD Bandung. Salah seorang pemenang call for paper Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu Indonesia KPU RI 2019.

Komunikator Publik yang Mengayomi

Kompas.com - 24/01/2017, 18:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

 

Centang perenang kegaduhan imbas komunikasi publik di tanah air, yang pertama mencuat sejak Oktober 2016 lalu, tampaknya belum ada tanda-tanda mereda. Bahkan jika merujuk apa yang terjadi di awal tahun ini, indikasinya malah kian membesar.

Situasi ini sangatlah disayangkan, terlebih fragmentasi yang terjadi kerap disumbangkan prilaku para komunikator publik. Terutama elemen pemerintahan, yang suka tidak suka, melakukan sejumlah praktek komunikasi yang malah menjauhkan dari esensi komunikasi yakni to make common.   

Ini tambah ironis karena esensi fungsi komunikator pemerintahan sebagai pengayom, alias ayah semua elemen bangsa (yang tengah terpecah belah ini) kerap dimentahkan sadar/tidak sadar --alih-alih menjadi penampung semua aspirasi komunikasi semua jenis anak bangsa.

Dalam catatan penulis, sebagaimana mengutip pernyataan anggota DPR Sodik Mudjahid di berbagai media massa mutakhir, yang terbaru adalah kiprah yang dilakukan aparat kepolisian. Perlakuan yang tidak setara kepada para pihak yang bertikai, membuat bara tak cepat redam.

Bahkan afiliasi cenderung dipertontonkan dengan kuat, termasuk menggalang sokongan dari opinion leader sehingga terjadi adu kekuatan wacana di ruang publik, sebagaimana diperlihatkan berbagai media massa dengan intensif.

Dengan menggunakan pendekatan teori jarum hipodermik, masyarakat yang tadinya netral pun, dengan terjangan pesan komunikasi massa yang gencar namun segresial tadi, akan mudah terpolarisasi. Dari diam pun, karena terus dicekoki, akan muncul sikap keberpihakan.

Situasi lebih "keras" diperlihatkan elite politik di Jakarta. Betapa ruang diskusi pun, semisal oleh Presiden Jokowi, relatif dibuka hanya kepada kelompok yang satu asa dan pandang. Ormas yang diajak bicara dan berkomunikasi tidak menyeluruh, notabene yang pro dengan langkah dan pendekatan sang presiden.

Orasi di banyak ruang publik, juga oleh public figure, setali tiga uang. Konten komunikasi tak mengayomi para pihak, cenderung menceritakan keberpihakan dalam wujud menyerang gagasan dari kubu sebelahnya.

Kita, imbasnya, kehilangan sosok komunikator publik pemerintahan yang berusaha merajut simpul perbedaan ekstrim yang nyata muncul sekarang ini. Tiada ayah, bapak bijaksana bagi warga sebagai anaknya, yang berusaha mempertemukan dulu semua dengan niat dan itikad non partisan.

Sedikit banyak, situasi ini meneguhkan premis Coleman dan Hammen (1974) tentang teori hubungan interpersonal dalam komunikasi. Yang mendekati dengan Indonesia kekinian adalah premis model pertukaran sosial.

Bahwa komunikasi ditempatkan sebagai transaksi dagang; Ada ganjaran, ada biaya, ada hasil/laba, serta tingkat perbandingan karena orang berkomunikasi karena hanya berharap sesuatu yang memenuhi kebutuhannya.

Hal ini sebetulnya normal, namun kurang tepat dalam wajah Indonesia yang cukup retak belakangan ini. Setiap individu, termasuk para komunikator publik tadi, hanya akan sukarela masuk dan tinggal dalam hubungan komunikasi sosial hanya jika hubungan dinilai memuaskan dari sisi ganjaran dan biaya.

Jika biaya (nilai negatif dari komunikasi sosial) dinilai lebih besar dari ganjaran (nilai positif dari hubungan sosial), sekalipun penilaian subyektif, maka tak perlu membuka ruang sekalipun posisisnya sebagai ayah sebuah bangsa.

Apabila tingkat perbandingan yang lama cenderung positif penuh puja-puji dan atau datar, maka cenderung akan hindari sebuah komunikasi sosial yang sangat kontra bahkan dibumbui agitasi.

Ini menjadi tidak ideal, sekali lagi, bagi seorang pemimpin (baca: pengayom) masyarakat. Sebab, sejatinya mereka harus menerapkan premis model peranan.

Dalam model peranan, setiap orang harus memainkan peran sesuai dengan "naskahnya", sehingga komunikasi interpersonal berkembang baik hanya jika individu bertindak sesuai role expectation, role demands, role skills, dan terhindar dari kerancuan peran.

Dan, kita ketahui sekaligus sepakati bersama, seorang ayah tentu harus berperan merangkul semua "anaknya" yang sedang bertikai dan jangan malah melakukan kerancuan peran dengan menunjukkan keberpihakan. Sama sekali tidak boleh.

Solusi Antara

Pertanyaan berikutnya yang hinggap dalam benak kita: Mengapa tidak malah membuat situasi menjadi cooling down? Mengapa kian menajamkan friksi dengan menggalang opini, sehingga peran menjadi rancu? Tidakkah ada niat mempertemukan para pihak sehingga terjadi proses to make common --sebagai konsekuensi role demand seorang ayah bangsa?

Umpama menyiram bensin ke api, peran sang ayah kian nyata bukan sebagai pengayom "anak-anaknya" yang tengah bertengkar hebat; Ada keberpihakan yang lantang dan ditampilkan dengan jelas, sehingga anak emas merasa makin menang dan anaknya yang lain terluka perasaan dan malah makin ingin melawan. Damai tak terjadi karena tiada pijak setara di dua kaki.

Kiranya, kita semua harus banyak belajar dari banyak pengalaman lalu. Dari dalam negeri, saat ramai sengketa KPK vs Polri, suka tidak suka, Presiden Indonesia 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono memerankan peran ayah.

Perwakilan pimpinan KPK, sekalipun memenjarakan besannya, Aulia Pohan, dipanggil untuk diperlakukan setara dengan pimpinan Polri kala itu. Alhasil, dari diskusi para pihak, sang ayah tahu solusi antara misalnya kala itu dengan deponeering.

Dari luar negeri, kita bisa berkaca dari Presiden Amerika yang baru terpilih Donald Trump, yang tak henti ngoceh di Twitter dan membuat friksi ketika dalam masa transisi. Dia tahu sudah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, namun terus menentang rakyatnya yang kontra.

Apa dampaknya? Seperti dilaporkan harian Kompas edisi Sabtu (21/01/2017), pertama kali dalam sejarah kepresidenan, popularitas Donald Trump merosot ke titik nadir 44%. Sesuatu yang baru diraih Presiden Georger W. Bush dalam 4 tahun 6 bulan setelah menjabat sebagai presiden dua periode imbas kebijakan invasi Irak.

Dengan demikian, sekalinya komunikator publik sebagai ayah bagi semua malah tak berlaku setara, maka dengan sendirinya merugikan dirinya sendiri di depan masyarakat baik secara psikologis maupun politik praktis secara seketika!

Sebaliknya, dalam himpitan friksi setajam apapun, inilah kesempatan emas bagi sang ayah untuk mendengar, berbincang, dan memberikan keputusan yang mengakomodir para pihak sehingga tak muncul seribu anak tiri karena anak emaskan satu anak.

Pada titik ini, izinkan penulis merekomendasikan dua pendekatan pola komunikasi publik mengacu teorema eksisting public relations dalam menjalankan peran komunikator publik yang mengayomi.

Pertama, padukan pola press agentry dengan two way symetrical atau strategi diseminasi informasi intensif dengan fokus pada tujuan untuk menciptakan target mutual understanding dan conflicy resolve.

Pola penciptaan kesefahaman bersama sekaligus komunikasi menjadi cara resolusi konflik sepatutnya tidak membuat para komunikator publik, terutama di pemerintahan, sekalipun tak memperlihatkan keberpihakannya.

Preferensi hanyalah milik para mereka yang tengah bertikai, sehingga dengan spirit membumikan esensi to make common, sekaligus komunikasi sebagai resolusi konflik, maka posisi sedari awal netral, mau mendengar kedua pihak, dan mau susah payah mencari titik temu.

Kedua, bauran metode public information dengan two way symetrical yakni penyebaran informasi publik berbasis praktek hearing dibandingkan telling dengan target serupa yakni mutual understanding dan conflicy resolve.

Harus diakui, pada hari-hari ini lebih banyak yang ingin menyampaikan (telling) daripada mendengarkan dahulu keinginan kedua pihak. Studi kasus para elit yang hanya mau berdiskusi dengan pendukungnya saja, dan lainnya tidak diajak sehingga memperuncing konflik, adalah bukti empirik yang tak boleh berulang ke depannya.

Proses hearing juga membuat para elit jangan mudah mengeluarkan pernyataan, apalagi jika masih dibaluti preferensi dan emosi. Sebab, keluaran yang terjadi hanyalah informasi sepihak yang justru kian membuat negeri ini terpecah belah.

Kedua strategi ini sebaiknya pula disertai dengan kemasan yang berbasis pendekatan mobile mindset approach, yang mana ketika pengguna ponsel cerdas Indonesia sudah tembus dari 100 juta, maka baiknya terapkan tiga implementasi pendekatan: hyper-personalized content (konten dikustomisasi), real-time crisis monitoring (manajemen krisis komunikasi tanggap), dan the power of images (pendekatan video dan foto).

Pada akhirnya, seluruh rekomendasi ini tentu yang utama adalah memerlukan niat dan praktik baik. Artinya, selama kepentingan kelompok jadi rujukan, maka selama itu pula kita sulit menemukan figur ayah yang mendengar semua aspirasi. Para elit, jadilah ayah bagi semua!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.