Politisi PDI-P: Yang Laporkan Megawati Akan Malu Sendiri

Kompas.com - 24/01/2017, 14:53 WIB
Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira menyarankan agar pihak yang melaporkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mempelajari dan memahami keseluruhan isi pidato politik Megawati pada perayaan hari ulang tahun ke-44 PDI-P beberapa waktu lalu.

Ia menduga, pihak-pihak yang melaporkan Megawati belum mengerti betul mengenai isi pidato putri proklamator Soekarno itu.

"Kalau dia tidak paham lalu dia laporkan, jadi malu sendiri nanti," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Andreas juga mempertanyakan pelaporan Megawati atas dugaan penodaan agama.


"Ibu Mega menyinggung soal agama, gitu? Ibu Mega bicara soal kebangsaan, bicara soal peradaban. Itu orang yang melapor enggak mengerti persoalan, substansi pidato itu," ujar dia.

Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, pernyataan Megawati yang dianggap menodai agama ialah "Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa 'self fulfilling propechy', para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal, notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya."

Andreas menjelaskan, ideologi tertutup merupakan antitesis ideologi terbuka. Agama apa pun jika masuk ke dalam wilayah politik akan menjadi ideologi tertutup.

"Yang namanya agama, apa pun itu, dogma. Bukan hanya Islam, kalau bicara soal teokrasi, itu tertutup. Soal keimanan itu dogmatis. Kalau masuk dalam wilayah politik, dia akan jadi ideologi tertutup. Semua agama, lho," ujar anggota Komisi I DPR itu.

"Ketika masuk wilayah politik, apalagi di masyarakat yang pluralis, tidak akan menjelaskan realita sosial yang ada. Kalau kita mau set back ke ideologi tertutup, ya tidak realistis. Tidak sesuai dengan kenyataan Indonesia ini. Di situlah apa yang Bu Mega maksud," kata Andreas.

Megawati dilaporkan oleh Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman, ke Bareskrim Polri pada Senin (23/1/2017) atas dugaan penodaan agama. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X