ICJR Kritik Tertutupnya Pembahasan RUU Anti-Terorisme

Kompas.com - 24/01/2017, 11:53 WIB
Ilustrasi penangkapan terduga teroris. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi penangkapan terduga teroris.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Terorisme yang dilakukan secara tertutup.

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, sejak dibahas pertama kali di DPR pada selasa, (10/1/2017) dan pembahasan kedua pada Jumat,(13/1/2017), RUU Anti-Terorisme dibahas secara tertutup.

"Bahkan menurut Sekretariat DPR, pembahasan RUU Anti-Terorisme sampai dengan akhirnya akan tetap tertutup," kata Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono, melalui keterangan tertulis, Selasa (24/1/2017).

Menurut Supriyadin, meskipun perihal terbuka atau tertutupnya rapat di DPR telah diatur dalam tata tertib DPR. Namun, jika dilihat dari segi muatannya maka harusnya pembahasan RUU Anti-Terorisme dilakukan secara transparan.

Sebab, akan ada banyak pihak, termasuk seluruh masyarakat, yang terkait dengan hasil pembahasan.

ICJR, kata Supriyadi, sebelumnya telah menyoroti beberapa muatan RUU Anti-Terorisme yang krusial. Salah satunya adalah persoalan penguatan hak-hak korban terorisme dalam RUU Anti-Terorisme.

Menurut dia, dengan pembahasan yang dilakukan secara tertutup rentan mencederai hak-hak masyarakat.

"Pembahasan RUU secara tertutup justru mengasingkan hak-hak masyarakat untuk memantau pembahasan RUU ini," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X