Kompas.com - 24/01/2017, 10:58 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran pimpinan Komisi V DPR RI kembali disebut dalam pembahasan kasus suap terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Para pimpinan Komisi V disebut sebagai penentu jatah program aspirasi yang dapat diusulkan setiap anggota Komisi.

Salah satunya dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/1/2017). Mantan ketua kelompok fraksi PAN di Komisi V DPR tersebut bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

"Seperti yang dikatakan Damayanti dan waktu saya baru jadi Kapoksi, itu sudah ada bahwa anggota Rp 40 miliar, kalau Kapoksi jatahnya Rp 100 miliar. Itu pemberitahuan dari pimpinan," kata Andi.

Saat ditanyakan mengenai dasar aturan tersebut oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andi mengatakan, penentuan jatah tersebut hanya diberitahukan secara informal, tanpa ada surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi V DPR.

(Baca: "Kicauan" Damayanti Soal Kode dan Daftar Penerima Suap di Komisi V DPR)

"Yang pasti, itu sudah jadi platform. Yang bilang Kapoksi 100, anggota 40 itu pimpinan. Kami sendiri tidak tahu jatah pimpinan berapa," kata Andi.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti menyebut adanya suatu kesepakatan antara pimpinan Komisi V DPR dengan pejabat di Kementerian PUPR.

Dalam kesepakatan tersebut, pimpinan Komisi V DPR meminta agar Kementerian PUPR menyetujui usulan program aspirasi yang diajukan anggota Komisi V sebesar Rp10 triliun. Jika tidak, menurut Damayanti, pimpinan Komisi V mengancam akan mempersulit Kementerian PUPR dalam pengusulan  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN).

Rapat setengah kamar

Menurut Damayanti, kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat tertutup di ruang Sekretariat Komisi V DPR, yang disebut dengan istilah rapat setengah kamar. Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan Komisi V DPR, masing-masing ketua kelompok fraksi, dan pejabat dari Kementerian PUPR.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.