Alasan Nasdem Usulkan Penambahan Anggota DPR

Kompas.com - 23/01/2017, 21:42 WIB
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem turut melontarkan wacana penambahan anggota DPR.

Penambahan itu, terutama pada  daerah pemilihan luar Jawa dan Bali.

"Kami mengusulkan kursi luar Jawa-Bali perlu ditambah agar lebih berimbang dan ada unsur keterwakilan luas wilayah dan jangkauan fungsi pengawasan DPR dapat lebih memadai," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate melalui pesan singkat, Senin (23/1/2017).

Nasdem belum mempelajari lebih jauh jumlah penambahan yang sesuai dan format referensi yang ideal.

Akan tetapi, menurut dia, ada beberapa dapil yang jumlah wakil rakyatnya belum proporsional.

Ia mencontohkan, Kepulauan Riau yang Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)-nya dianggap terlalu tinggi.

Selain itu, jatah kursi pada daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, menurut Johnny, juga perlu dirumuskan kembali.

Fraksi Nasdem memasukkan usulan itu pada daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang Pemilu.

Adapun bunyi usulan Nasdem tersebut adalah: "Terkait jumlah kursi perlu dipertimbangkan kembali karena perlu penambahan kursi di wilayah tertentu."

"Pada prinsipnya penambahan jumlah kursi harus ada basis yang jelas baik aspek legal maupun keadilan dan keterwakilan wilayah," kata Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Adapun dalam draf RUU Pemilu usulan pemerintah, poin mengenai kursi DPR ada pada Pasal 155, yang berbunyi: "Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh)."

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X