Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Diminta Beri Sanksi Anggotanya yang Bertemu Presiden Israel

Kompas.com - 23/01/2017, 20:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menegur anggotanya, Ibtisyaroh, yang telah melakukan pertemuan dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.

Teguran ini dinilainya perlu dilakukan MUI meski Ibtisyaroh tidak sebagai perwakilan MUI atau perwakilan negara dalam pertemuan tersebut.

"Menurut saya sangat sewajarnya kalau MUI melakukan peneguran bahkan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan karena tidak bisa dikatakan 'Saya berangkat pribadi'" kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Hidayat menilai, dengan alasan apapun, pertemuan tersebut tidak tepat.

Ia mengatakan, posisi Israel adalah menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2334 bahkan mengancam akan menghentikan donasi untuk PBB.

(Baca: Publikasi Pertemuan Presiden Israel dengan Anggota MUI Dinilai Provokatif)

Selain itu, Israel juga menolak Resolusi UNESCO tentang Yerusalem dan Masjidil Aqsa.

"Bahkan minggu lalu diselenggarakan konferensi internasional atau perdamaian di Perancis. Israel juga memboikot dan tidak mau datang," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

mfa.gov.il Salah satu anggota MUI, Istibsyaroh, ketika berkunjung dan bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.

"Dalam posisi semacam ini, kok datang pimpinan MUI, sekalipun mengatasnamakan pribadi itu jelas salah waktu dan sama sekali tidak membantu masyarakat internaisonal untuk melaksanakan ketentuan PBB, untuk melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB maupun UNESCO," papar dia.

Selain itu, kata Hidayat, Ibtisyaroh yang merupakan guru besar, seharusnya mampu membaca peta keseluruhan terkait posisi Israel.

(Baca: MUI Akui Ada Anggotanya yang Bertemu Presiden Israel)

Foto Ibtisyaroh bersama Presiden Israel dinilai kontradiktif dengan perjuangan Indonesia membantu rakyat Palestina.

"Israel posisinya lagi anti-masyarakat dunia. Masyarakat dunia sedang memperjuangkan perdamaian di Palestina melalui dua pendekatan Dewan Keamanan PBB dan UNESCO itu, Israel malah secara terbuka melakukan pembangkangan eh kok ini datang dan malah foto secara cerah ceria," kata Hidayat.

Dengan pengunggahan secara resmi oleh Pemerintah Israel, Hidayat menyayangkan foto tersebut betul-betul dimanfaatkan oleh pihak Israel.

"Mereka yang menyebarkan foto, mereka memublikasikan. Mereka pakai betul posisi ini untuk mengokohkan posisi Israel untuk seolah Israel enggak ada masalah kok," kata mantan Presiden PKS itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com