Kompas.com - 23/01/2017, 19:08 WIB
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat ditemui di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (7/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat ditemui di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (7/5/2015).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga orang anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) disandera di Pulau Sulu, Filipina Selatan.

Sebelumnya, ketiga dilaporkan menghilang dari kapalnya di Perairan Taganak, Sabah di Malaysia.

"Sampai saat ini otoritas Malaysia masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan. Namun, sumber-sumber kami di lapangan di Filipina sudah mengkonfirmasi bahwa tiga WNI tersebut telah dibawa ke Pulau Sulu di Filipina Selatan," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Iqbal, salah seorang dari tiga ABK WNI tersebut telah menghubungi keluarganya dan menyampaikan kabar tentang penyanderaan dirinya dan dua ABK lainnya.

"Sudah ada komunikasi antara salah satu WNI dengan salah seorang keluarganya di Sabah. Dalam komunikasi tersebut salah satu WNI mengatakan bahwa mereka disandera di wilayah Filipina," ujar dia.

Sementara itu, tiga kapal lain yang diduga menyaksikan kejadian penculikan tersebut hingga hari Minggu (22/1/2017) kemarin, belum merapat ke darat sehingga awak dari ketiga kapal itu belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2017, sekitar pukul 18.00, Perwakilan RI di Malaysia memeroleh informasi dari otoritas Malaysia mengenai sebuah kapal nelayan dengan nomor registrasi BN 883/4/F ditemukan bergerak tanpa awak.

Kapal tersebut ditemukan pada pukul 13.09 waktu setempat di Perairan Taganak, Sabah.

Pemilik kapal telah mencoba melakukan komunikasi dengan ABK kapal tersebut, namun tidak berhasil.

Pemilik kapal mengonfirmasi bahwa tiga ABK kapal tersebut adalah WNI yang bekerja secara legal.

Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Kinabalu dan di Tawau masih terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan otoritas di Malaysia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.