Indonesia Terancam Kekurangan Negarawan

Kompas.com - 23/01/2017, 17:27 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Fungsi partai politik melakukan kaderisasi hanya sebatas teori. Partai politik masih berpikir pragmatis daripada menjalankan fungsi kaderisasi tersebut. Padahal, kegagalan kaderisasi dan sikap pragmatis partai politik akan menghambat konsolidasi demokrasi.

Kegagalan kaderisasi oleh partai itu terlihat dari meningkatnya tren pasangan calon kepala/wakil kepala daerah tunggal di sejumlah pemilihan kepala daerah. Kemudian, indikasi kegagalan kaderisasi partai ini belakangan menguat setelah Partai Hanura memasukkan puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai anggotanya.

Bahkan banyak di antara anggota DPD tersebut yang ditempatkan di struktur kepengurusan Partai Hanura.

Fenomena kegagalan kaderisasi oleh partai ini diperkirakan akan menguat mendekati Pemilu 2019. Sama seperti pemilu sebelumnya, partai diperkirakan akan kembali mengusung calon anggota legislatif bermodal kuat dan populer dari luar partai daripada kader sendiri. Ini karena sikap pragmatis partai untuk meraup suara banyak saat pemilu.

”Kaderisasi di partai memang tidak pernah berjalan. Kaderisasi itu hanya teori. Partai lebih berpikir pragmatis, memilih jalan pintas,” ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (22/1).

Padahal dengan mengabaikan fungsi kaderisasi, partai sama saja mempersulit proses konsolidasi demokrasi. Pasalnya dalam proses itu, dituntut politisi matang yang lebih memikirkan negara daripada kepentingan pragmatis kekuasaan.

”Untuk itu, partai diharapkan menjadi kawah candradimuka politisi melalui kaderisasi yang harusnya mereka lakukan. Jika peran itu tidak dijalankan, suatu saat bangsa akan kekeringan negarawan,” katanya.

Bukan hanya itu, sikap pragmatis yang menonjol dari partai juga membahayakan negeri. Ketika mereka nantinya menduduki posisi di eksekutif atau legislatif, pemikiran mereka akan cenderung pragmatis. Mereka semata mengejar kepentingan sesaat daripada kepentingan jangka panjang untuk rakyat dan bangsa.

Mendorong

Partai juga seharusnya sadar, dengan lebih mengutamakan orang luar partai yang populer atau bermodal kuat daripada kader yang telah lama berkarier di partai, akan membuat orang malas bergabung dengan partai politik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X