Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Anggota DPR dan Pembangunan Gedung Baru Menguat

Kompas.com - 23/01/2017, 16:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR tengah membahas usulan Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa soal penambahan jumlah kursi anggota DPR.

Pembahasan dilakukan masih terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu tengah mendalami usulan itu dengan turun langsung ke daerah untuk mengetahui urgensi penambahan kursi anggota DPR.

"Itu semua sedang dibahas di RUU Pemilu. Tentu kami serahkan pada tim Pansus RUU Pemilu yang sedang akan mengadakan studi banding. Kemarin Ketua Pansus sudah menghadap saya untuk melihat situasi-situasi yang ada di daerah," kata Novanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ia menambahkan, ada beberapa daerah yang terlalu luas untuk dijadikan satu daerah pemilihan (dapil).

Salah satu contohnya, kata Novanto, dapilnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan jumlah 22 kabupaten dan kota, menurut dia, cakupan wilayahnya terlalu luas.

Secara geografis, dapilnya juga dikelilingi pegunungan dan hutan.

"Belum lagi di Jawa Timur. Makanya kami minta evaluasinya. Saya minta langsung melihat dengan keterbatasan dana yang ada untuk mengadakan peninjauan. Sehingga nanti hasilnya bisa segera dilaporkan kepada Pimpinan untuk segera diambil jalan keluarnya," papar Novanto.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, penambahan anggota DPR dari 560 menjadi 570 merupakan usulan wajar jika engacu jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 260 juta jiwa.

"Saya kira masuk akal, karena penambahan harus sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Menurut saya wajar menjadi 570, bahkan 580 masih wajar," ujar Fadli.

Ia menilai, penambahan tersebut juga tak akan memengaruhi kinerja DPR.

Apalagi, menurut dia, representasi penduduk Indonesia di DPR juga penting untuk dihadirkan di DPR.

Saat ditanya soal beban anggaran yang kian bertambah, Fadli menganggap hal itu tak akan terlalu berpengaruh.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

Nasional
Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com