Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Anggota DPR dan Pembangunan Gedung Baru Menguat

Kompas.com - 23/01/2017, 16:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR tengah membahas usulan Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa soal penambahan jumlah kursi anggota DPR.

Pembahasan dilakukan masih terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu tengah mendalami usulan itu dengan turun langsung ke daerah untuk mengetahui urgensi penambahan kursi anggota DPR.

"Itu semua sedang dibahas di RUU Pemilu. Tentu kami serahkan pada tim Pansus RUU Pemilu yang sedang akan mengadakan studi banding. Kemarin Ketua Pansus sudah menghadap saya untuk melihat situasi-situasi yang ada di daerah," kata Novanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ia menambahkan, ada beberapa daerah yang terlalu luas untuk dijadikan satu daerah pemilihan (dapil).

Salah satu contohnya, kata Novanto, dapilnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan jumlah 22 kabupaten dan kota, menurut dia, cakupan wilayahnya terlalu luas.

Secara geografis, dapilnya juga dikelilingi pegunungan dan hutan.

"Belum lagi di Jawa Timur. Makanya kami minta evaluasinya. Saya minta langsung melihat dengan keterbatasan dana yang ada untuk mengadakan peninjauan. Sehingga nanti hasilnya bisa segera dilaporkan kepada Pimpinan untuk segera diambil jalan keluarnya," papar Novanto.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, penambahan anggota DPR dari 560 menjadi 570 merupakan usulan wajar jika engacu jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 260 juta jiwa.

"Saya kira masuk akal, karena penambahan harus sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Menurut saya wajar menjadi 570, bahkan 580 masih wajar," ujar Fadli.

Ia menilai, penambahan tersebut juga tak akan memengaruhi kinerja DPR.

Apalagi, menurut dia, representasi penduduk Indonesia di DPR juga penting untuk dihadirkan di DPR.

Saat ditanya soal beban anggaran yang kian bertambah, Fadli menganggap hal itu tak akan terlalu berpengaruh.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com