Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Bantah Sentra Pelayanan Pertanian untuk Bisnis TNI

Kompas.com - 23/01/2017, 10:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono membantah, bahwa pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) merupakan bagian dari bisnis TNI.

Menurut dia, pembentukan SP3T merupakan salah satu upaya TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Itu (bisnis) persepsi orang. Tapi yakin lah apa yang dilakukan TNI itu untuk membantu masyarakat,” kata Mulyono sebelum membuka Rapat Pimpinan TNI AD 2017 di Mabes AD, Senin (23/1/2017).

Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyebut bahwa sejumlah wilayah di Indonesia sudah swasembada beras. Namun, untuk meningkatkan cadangan beras yang ada, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk menggenjot produksinya.

“Cetak sawah juga akan dilanjutkan, upaya tanam tumbuh akan lebih ditambah lagi, juga terkait jumlah sawah dan hasil tanam tumbuh akan lebih meningkat supaya menguatkan swasembada pangan,” kata dia.

(Baca: Pemerintah Yakin Keterlibatan TNI Akan Dongkrak Produksi Padi)

Selain itu, ia menambahkan, masih terdapat kasus petani yang kesulitan saat ingin memanen padi di sejumlah wilayah Tanah Air. Terutama, saat panen harus dilakukan di musim hujan.

“Tidak ada hamparan untuk menjemur, tidak bisa karena musim hujan, (yang) akhirnya (membuat padi) busuk. Dari keluhan itu TNI tangkap masalah itu dan cari solusinya,” ujarnya.

(Baca: TNI Akan Bentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu)

Menurut rencana, ia mengatakan, dirinya dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan ke Jombang, Jawa Timur, untuk melihat pelaksanaan SP3T yang telah berjalan. Nantinya, program itu akan terus dikembangkan dan akan diimplementasikan ke daerah lain yang kesulitan saat panen padi.

“Jadi kalau dikatakan berbisnis itu tidak. Justru kita membantu rakyat supaya tidak ada yang dirugikan saat panen,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com