Kompas.com - 22/01/2017, 12:21 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.

Kuasa Hukum Emirsyah, Luhut Pangaribuan mengatakan, kliennya telah mengenal sejak lama dengan tersangka lainnya, yakni pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

Meski demikian, menurut Luhut, tidak ada perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Emirsyah.

"Kenal karena temannya sejak lama. Kami tidak tahu apa bukti KPK tapi sepengetahuannya (Emirsyah), tidak ada perbuatan yang koruptif apalagi terima suap atau gratifikasi," kata Luhut melalui pesan singkat, Minggu (22/1/2017).

Untuk itu, Luhut menuturkan Emirsyah akan mengklarifikasi penetapan tersangka itu. Antara lain, lanjut Luhut dengan memeriksa dokumen yang dimiliki.

"Dia baru mendengar ada suap. Ini yang diklarifikasi," ucap Luhut.

Emirsyah sebelumnya menyebutkan, penetapan tersangka kepada dirinya merupakan kewenangan KPK. Namun, Emirsyah menuturkan akan menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan penyidik.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno Soedarjo, yang berperan sebagai perantara suap dari pihak Rolls-Royce. Suap diberikan Soetikno menjabat sebagai Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd.

(Baca juga: Siapa Soetikno Soedarjo, Salah Satu Tersangka Kasus Suap Emirsyah?)

Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce PLC untuk pesawat Airbus SAS milik Garuda. Suap itu diperkirakan terjadi dalam rentang tahun 2005-2014 saat Garuda membeli pesawat Airbus.

Pada saat peristiwa itu terjadi, Garuda Indonesia melakukan pengadaan 50 pesawat Airbus. Untuk mesinnya, Emirsyah pun memilih mesin buatan Rolls-Royce.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Nasional
Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Nasional
Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.