KSAL: Panglima Armada Harusnya di Kapal, Bukan di Darat

Kompas.com - 20/01/2017, 19:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan, setiap panglima armada seharusnya bertugas di atas kapal, bukan di daratan.

"Panglima armada itu seharusnya di kapal, misalnya panglima armada ketujuh, panglima armada pasifik. Itu di kapal semua," ujar Ade usai membuka Rapat Pimpinan TNI AL di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jumat (20/1/2017).

"Dia boleh di kantor, di darat, kalau sedang istirahat saja ya. Jadi jangan dibolak-balik, panglima armada posnya adalah di kapal," lanjut dia.

Pernyataan itu merupakan jawaban dari pertanyaan wartawan soal rencana pembentukan armada TNI AL ketiga RI, armada laut timur. Armada timur ini dibentuk belakangan setelah armada barat dan armada tengah. 

Rencananya, TNI AL membangun markas armada timur di Sorong, Papua.

Ade melanjutkan, Indonesia belum memiliki kapal yang berfungsi sebagai markas tempat kendali operasi dilakukan.

(Baca: Indonesia Bakal Miliki Armada Laut Ketiga)

Ade meminta hal itu tidak menjadi alasan para panglima armada tidak menjalakan tugas pokoknya.

"Dalam bahasa perang, dia tetap harus berani di atas kapal, jangan di darat. Keliru," ujar dia.

Sesuai kajian TNI AL sejak 2004, Komando Armada RI Kawasan Barat nantinya memiliki kewenangan wilayah di seluruh perairan di Pulau Sumatera (ALKI I).

Sementara, Komando Armada RI Kawasan Tengah memiliki wewenang atas wilayah perairan sekitar Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan (ALKI II).

Adapun, Komando Armada RI Kawasan Timur nantinya menjangkau wilayah perairan di Pulau Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua (ALKI III).

Kompas TV TNI AL Gagalkan Penyelundupan 20 Ton Solar ke Luar Negeri

 



EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X