Panglima TNI: 2017 Tahun Bersih-bersih dari Korupsi

Kompas.com - 20/01/2017, 14:42 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (20/1/2017) Lutfy Mairizal PutraPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (20/1/2017)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mencanangkan tahun 2017 sebagai tahun bersih-bersih bagi TNI dari tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Gatot dalam amanat upacara saat serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Hadi Tjahjanto.

Gatot menilai, upaya itu dapat menjadikan TNI sebagai institusi terpercaya di Indonesia.

"Ini menjadi tonggak penting bagi sejarah TNI untuk menguatkan tekad dan komitmen bersama, sehingga TNI benar-benar menjadi institusi terpecaya di negeri ini," kata Gatot di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

(baca: Jokowi Apresiasi Vonis Seumur Hidup Brigjen Teddy)

Menurut Gatot, sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban TNI terhadap masyarakat dan negara, setiap prajurit TNI tidak boleh melakukan korupsi sekecil apapun.

Gatot berharap, bila komitmen itu dijalankan secara konsisten, maka upaya mewujudkan TNI yang profesional akan terwujud.

"TNI yang kuat, hebat, profesional dan dicintai rakyat akan terwujud. Bukan hanya sekedar omongan kosong," ujar Gatot.

Sejumlah prajurit TNI sebelumnya terjerat kasus korupsi. Salah satunya terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut.

Pusat POM TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka.

Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Letkol Cku Rahmat Hermawan. Ia terbukti mengkorupsi pajak TNI sebesar Rp 2 miliar.

Kemudian, Brigjen Teddy Hernayadi divonis seumur hidup oleh Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II, Penggilingan, Jakarta Timur.

Teddy dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi di Kementerian Pertahanan sejak 2010 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar 12 juta dollar Amerika Serikat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X